Aman Tegaskan Menolak Perampasan Hak Masyarakat Adat

NTBPOS.CO.ID – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke III yang akan digelar di Komplek Pondok Pesantren Tarbiyatul Ummah, Karang Bedil, Mataram, NTB akan berlangsung selama tiga hari, dari Tanggal 13 sampai dengan Minggu 15 Desember 2019.

Sebelum Kegiatan tersebut dibuka, diawali dengan Dialog Publik untuk mendorong Percepatan pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di NTB dan Parade Budaya yang diikuti seluruh peserta anggota Aman dari Kabupaten/kota Se NTB.

Kesempatan itu dihadiri Pengurus Besar (PB) AMAN, Deputi Sekjen Aman Bidang Politik, Eras Cahyadi, menyampaikan tentang gagasan dan Ppercepatan pengakuan masyarakat adat.

Menurutnya, masyarakat adat dan negara sama-sama memiliki kerugian jika pemerintah tidak mengakui keberadaan mereka.

” Bagi masyarakat Adat kerugiannya sudah jelas karena keberadaan mereka terancam untuk keberlangsungan hidup anak cucunya di masa depan sedangkan bagi pemerintah telah gagal melindungi segenap warganya.” papar Eras

Baca Juga

Gagasan masyarakat adat dan mendorong pengakuan terhadap masyarakat adat melalui perjuangan hukum seperti Perda, Pergub dan sejenisnya, dengan hal itu untuk membuat investasi yang tidak melanggar hukum.

Selain itu, kata Eras, masyarakat adat tidak pernah menolak investasi tapi masyarakat adat hanya menolak perampasan atas hak masyarakat adat.

Kata Eras, Aman khususnya menolak keras investasi dengan cara merampas hak masyarakat.

Upaya maupun usaha Aman merupakan bukan usaha yang mulus, selama 15 tahun terakhir pihaknya telah mendorong undang-undang tentang masyarakat adat namun sampai hari ini belum ditetapkan.

Selain itu ia mengajak seluruh Masyarakat Adat yang tergabung di Aman seluruh Nusantara untuk memperkuat tradisi-tradisinya, khususnya di NTB.

“Saya mengajak bapak ibu untuk berpikir lebih jauh pada bukan persoalan lahan saja tapi memperkuat tradisi masing-masing,” ujarnya.

Oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah tidak hanya mengakui Kelembagaan masyarakat saja namun harus diakui pula keberadaan masyarakat adat.

” Gagalnya suatu Pemerintah itu karena tidak mampu melindungi segenap tumpah darah ketika konflik sengketa terjadi.” jelasnya.

Perjuangan Masyarakat Adat yang tergabung di Aman menurutnya sangat berat, tidak semudah yang dibayangkan karena membutuhkan kekuatan yang cukup.[]NP- *

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *