APBD Lotim Biayai Hampir 62 Ribu Jiwa Kepesertaan JKN-KIS

Jumadil, Sosial Keluarga, Dinas Sosial Lombok Timur. / Foto : Unrara Angan/np

LOMBOK TIMUR – Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur berharap masyarakat dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bisa memahami yang dimaksud Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. KIS merupakan produk BPJS dan dibiayai oleh tiga sumber keuangan.

Kepala Seksi (Kasi) Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Jumadil, memaparkan, Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada tiga sumber pembiayaanya yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

“KIS dari tiga sumber anggaran ini sekilas bentuknya sama, yang membedakannya adalah kode tertentu,“ ucapnya, Rabu, 24 Februari 2021.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, Jumlah kepesertaan khususnya di Lotim, peserta JKN KIS APBN saat ini hampir menembus 900 jiwa, APBD Provinsi 20 ribu jiwa dan Pemda Lotim hampir 62 ribu jiwa.

Jika kita akumulasikan kepesertaan yang dibiayai dari 3 sumber anggaran tersebut, sebanyak 982 jiwa, mengingat jumlah populasi penduduk di Lotim sekitar 1.300 jiwa.

Baca Juga

“Sisanya 318 jiwa ini kita beranggapan terdiri dari ASN, karyawan swasta dan atau orang mampu yang tidak mungkin meminta,“ urainya.

Lebih jauh, dikatakan Jumadil, kalau kita analisa dari 982 peserta JKN KIS itu masih utuh, sementara sehari hari setiap desa ada saja yang meninggal, pindah alamat dan sebagainya.

“Jika yang meninggal atau pindah alamat ini peserta JKN KIS, namun belum dilaporkan oleh pihak desa maupun kecamatan, maka iurannya tetap di bayarkan,“ tambahnya.

Dijelaskannya, Bagi peserta JKN KIS yang ditanggung Pemda Lotim, kemudian pindah ke daerah luar Lotim, tentu KIS tersebut tidak berlaku dan iuran Pemda tetap jalan.

“Untuk menyikapi hal-hal seperti ini, kami perlu verifikasi dan validasi data secara berkala. Tentu membutuhkan dana, alokasi dana tersebut untuk pembelian ATK dan sebagainya. Mengingat jumlah peserta di 21 Kecamatan saat ini ratusan jiwa,“ katanya.

Sampai saat ini, verifikasi peserta kita menggunakan sumber data yang ada. Pernah kita lakukan verifikasi data melalui partisipan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketika melakukan pelayanan ke masyarakat untuk disisipkan pertanyaan.

“Siapa tau peserta JKN KIS ada yang sudah meninggal dan pindah alamat untuk dilaporkan guna tindak lanjut penghapusan kepesertaan,“ terangnya

Tujuan penghapusan, tambahnya, supaya anggaran tidak sia-sia, serta digantikan oleh masyarakat yang belum dan layak. Namun dengan cara tersebut belum menunjukkan hasil maksimal seperti yang kita inginkan. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *