Bangun Saluran Irigasi Program BWS, Lurah Denggen Diduga Lakukan Pungli ke Petani

Lokasi pembangunan aliran irigasi program (P3-TGAI) dari Balai Wilayah Sungai (BWS) yang diperuntukkan dikelurahan Denggen. / Foto: Lalu Dedi Satriawan.

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Mengatasnamakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dari Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemerintah Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Lombok Timur, diduga melakukan penarikan pungutan kepada petani.

Pungutan ini, dilakukan pihak Kelurahan, karena anggaran sebesar Rp. 195 juta yang digelontorkan BWS tersebut, dinilai pihak Kelurahan, tidak cukup untuk menyelesaikan pembuatan saluran irigasi pada program P3-TGAI tersebut.

Selain itu, penarikan iuran yang tak jelas dasar hukumnya ini, dimaksudkan untuk pembuatan pintu air di lokasi yang sama dengan program P3-TGAI dari BWS tersebut.

“Padahal ini kan proyek provinsi. Tapi kok kelurahan tiba-tiba narik pungutan, dengan alasan sebagai biaya pembuatan pintu air,” keluh seorang petani di Kelurahan Denggen yang tak mau disebut namanya.

Terkait hal ini, Sahri, selaku Pekasih Subak Denggen Bawah, membenarkan adanya penarikan tersebut. Dituturkannya bahwa penarikan itu atas perintah pihak Kelurahan Denggen.

Ia pun tak menampik alasan Kelurahan dalam menarik iuran adalah, karena kurangnya anggaran yang digelontorkan oleh BWS. Besaran penarikan pun beragam, tergantung pada luas lahan petani. Dengan nominal mulai dari Rp. 10.000 sampai Rp. 200.000.

Baca Juga

“Macam-macam (nilai penarikan,red). Tergantung luas lahannya,” sebut Sahri.

Ia pun mengaku, hingga saat ini telah berhasil mengumpulkan pungutan sebesar kurang lebih Rp. 1. 500.000 dari petani di wilayah kesubakannya.

Namun, uang tersebut belum berani ia serahkan ke Kelurahan, karena diakui olehnya, bahwa pihak BWS telah menghubunginya, dan memintanya agar tidak mematuhi perintah Kelurahan untuk menarik pungutan ke petani.

“Sementara ini, saya tidak berani nagih ke petani. Uangnya akan saya simpan dulu sementara. Catatannya juga ada,” ungkap, Sahri, Kamis, 26 September 2019 ditemui dikediamannya.

Bahkan dirinya berencana mengumumkan pembatalan penarikan pungutan, dan mengembalikan uang para petani. Meskipun tanpa persetujuan Kelurahan.

“Besok, Jum’at, 27 September 2019 ( hari ini ) setelah Jum’atan saya akan umumkan di Masjid. Kalau iuran ini batal. Dan uang yang sudah masuk, akan dikembalikan,” ungkapnya.

Meskipun pihak kelurahan, kerap menghubunginya untuk meminta uang hasil pungutannya, Sahri tetap tidak bergeming dan memilih untuk mengamankan uang tersebut sebelum dikembalikan kepada petani.

Selain itu, Sahri pun sempat merasa ada kejanggalan dalam perintah penarikan tersebut. Dan berusaha menyatakan penolakannya terhadap rencana ini.

Lurah Denggen, Parjono. / Foto: L . Dedi Satriawan

Lurah Denggen, Parjono, saat dikonfirmasi NTBPOS.com diKantornya, Kamis, mengakui adanya penarikan pungutan kepada petani. Ia mengaku pihaknya telah memerintahkan pekasih untuk menarik pungutan kepada petani. Namun, membantah nominal pungutan sebesar Rp. 200 ribu perhektar tersebut merupakan inisiatif darinya.

Ketika wartawan media ini menyebut nominal Rp. 200 ribu/hektar sebagai pungutan yang ditetapkan oleh Kelurahan, Parjono pun berkilah bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

“200 ribu? mmm…mungkin sudah, tapi saya belum mendapat informasi tentang besarannya,” kilahnya.

Ia pun berdalih, uang pungutan tersebut akan digunakan untuk membuat pintu air yang tidak masuk dalam penganggaran oleh BWS. Serta, anggaran P3-TGAI tersebut hanyalah untuk pasangan material.

“Itu diperuntukkan hanya untuk pasangan. sedangkan untuk galian, rambasan, atau pohon yang kena dengan rancangan saluran, itu partisipasi masyarakat,” sebutnya.

Dalam memutuskan penarikan pungutan pun, Parjono mengklaim pernah menggelar rapat antara dirinya, bersama para jajaranya. Meskipun tanpa dokumentasi dan berita acara pada musyawarah tersebut.

“Rapat dirumah ketua LPMK, Drs. Sabda. dihadiri oleh Ketua LPMK, Pekasih, P3A sendiri, dan utusan masyarakat subak,” tuturnya.

Meskipun keputusan pemberlakuan pungutan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas, Parjono membantah jika apa yang dilakukannya sebagai pungli.

Menurutnya, keputusan itu telah melalui mekanisme musyawarah, dan bertujuan untuk mengajarkan masyarakat bergotong royong.

“Menurut kami, kata pungli itu tidak serta merta berlaku. Tidak perlu ada Perdes, Perbup, atau yang lain, yang penting kesepakatan (pungutan,red),” jawabnya ringan.  [] NP-Ded

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *