BP2MI : Praktik Percaloan Pengiriman PMI Ilegal Masih Tinggi

  • Whatsapp
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani saat berkunjung ke Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Selasa sore, 30 Maret 2021. / Foto: Dok/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Persoalan yang terjadi bagi pekerja migran atau PMI masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Terutama terkait pengiriman pekerja ilegal lewat praktik percaloan.

Dalam kasus ini, tak jarang para pekerja yang dikirim tercatat sebagai pekerja ilegal. Buntutnya, dalam proses aktivitas kerja yang dilakukan di negeri tujuan penuh risiko.

Menurutnya, pekerja migran ilegal ini menjadi korban dari calo. Mereka yang merupakan kaki tangan sindikat mengiming-imingi pekerja migran dengan pekerjaan bagus, bergaji tinggi, kemudian memberangkatkan pekerja migran secara cepat ke negara penempatan.

“Ini terutama yang menyangkut pekerja life skill,” ungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam kunjungannya ke Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Selasa sore, 30 Maret 2021.

Sebagai penyumbang pekerja migran terbesar, kata dia, hendaknya menyadari hal tersebut. Praktek percaloan dalam pengiriman pekerja illegal masih terus terjadi.

Sindikat pengiriman pekerja ilegal ke luar negeri, disebutnya hanya mengejar keuntungan. Para pekerja hanya dikirim dan setelah mengambil untung tugas dianggap selesai.

Baca Juga

“Perusahaan seperti itu dipastikan tak mau peduli dengan kondisi serta masalah yang dialami pekerja di negara tujuan,” katanya.

Hanya saja, kata Benny, di belakang hari tidak sedikit para pekerja baru tersadar terhadap risiko yang mereka terima. Saat sedang bermasalah, mereka ingin pulang tapi calo tidak bisa dihubungi kembali.

Tragisnya, para pekerja hendak mengadu ke perusahaan pengiriman juga tidak bisa dilayani. Akhirnya jalan satu-satunya ke KBRI.

“Negara yang ambil alih dan itu peran sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017,” jelasnya.

Kunjungan ke Desa Jenggik Utara, jelasnya, sebagai ikhtiar menjadikan desa itu role model bagi yang lain. Terlebih lagi adanya kebijakan Pemkab Lombok Timur mengenai hal tersebut.

Di daerah ini, jelasnya, Pemkab Lombok Timur memberlakukan kebijakan yang baik bagi pekerja migran.

Nantinya, model kebijakan yang diterapkan di Lombok Timur diharap dilakukan pula si daerah lain.

Kata dia, langkah ini diambil agar Lombok Timur menjadi kiblat kabupaten lainnya.

Di kesempatan itu, Benny mengingatkan, pekerja migran adalah pahlawan devisa. Mereka layak mendapatkan perlakuan yang terhormat.

“Saya dan jajaran BP2MI, aparatur negara bisa makan dari gaji yang saya terima setiap bulan, demi Allah, insya Allah, berasal dari rakyat, berasal dari pekerja migran Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan Bidang Pemasaran Kantor BNI Cabang Mataram, Kadek Yulie Mahendri mengatakan, pihaknya membangun rumah edukasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2016 lalu.

Program tersebut merupakan bentuk dukungan  dari agenda yang diusung OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengembangkan bina keluarga BNI.

“Rumah edukasi ini kita resmikan tepatnya di bulan Juli 2016,” terangnya.

Rumah edukasi ini, bebernya, dapat digunakan oleh beberapa kelompok bina desa setempat.

Rumah edukasi PMI ini, lanjutnya, merupakan wujud apresiasi BNI kepada pekerja migran. Hal ini merupakan bentuk upaya pemberdayaan kepada pekerja dan keluarga.

Program ini berwujud rumah permanen dan menjadi tempat singgah para pekerja migran. Di rumah ini pula sebagai tempat mendapatkan berbagai informasi berupa pelatihan bahasa asing, penyedia akses internet, ruang komputer, perpustakaan, dan yang lainnya.

Program ini diperuntukan kepada calon pekerja yang hendak berangkat. Di lain sisi, untuk keluarga yang bersangkutan.

“Untuk mengembangkan diri dari berbagai pengetahuan dan keterampilannya mereka sebagai bekal,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Desa Jenggik Utara, Nasri mengatakan, Pemdes benar-benar peduli dengan pahlawan devisa tersebut. Baik dari urusan penempatan, pemberangkatan sampai kepulangannya.

“Kita ada perdes khusus terkait hal itu,” ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, Pemdes juga menangani maslah yang dihadapi seperti kematian saat bekerja, atau para pekerja tak sampai ke lokasi tujuan.

Saat ini, bebernya, pekerja migran yang masih aktif di desa setempat sebanyak 360 orang. Mereka tersebar di beberapa negara. Dari jumlah tersebut, masih didominasi tujuan negara Malaysia.

“Harapan saya, para pekerja migran agar meningkatkan life skill. Ini penting agar berdampak pada ekonomi keluarga,” harapnya. np

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *