BRI Cabang Selong Larang Keras E-Warung Ber PKS

Peserta Pada Acara Evaluasi dan Sosialisasi Penyaluran Program Sembako di Kabupaten Lombok Timur. / Foto : M. Ragil Sopiyan Sauri/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia BRI Selong Aroef Syarifuddin, melarang keras E-warong Ber-PKS dengan Supplier karena tidak mematuhi aturan yang ada terkait sistem penyaluran ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Warning tersebut dilontarkan dalam kegiatan evaluasi dan sosialisasi penyaluran program sembako bagi semua agen E-Warung yang berlangsung di Gedung Wanita Selong, Rabu, 24 Februari 2021.

Pimpinan cabang BRI Selong, Aroef Syarifuddin, menuding supplier menekan E- Warung untuk mau kerja sama. Dirinya juga mengatakan, Supplier ini “menjual” nama BRI untuk mempengaruhi pihak E-Warung.

“Saya banyak mendengar informasi dari para E-Warung, jika ada oknum Supplier yang “menjual” nama BRI, supaya E- Warung mau bekerjasama dan menerima produk mereka,“ ungkapnya lantang.

Dalam kesempatan itu juga, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, menyampaikan supaya apa yang menjadi amanah Pedoman Umum (Pedum) dijalankan sebagaimana mestinya.

“Berikan layanan yang prima kepada KPM, karena fokus program tersebut adalah untuk menekan kemiskinan,“ katanya.

Baca Juga

Bahkan, dihadapan E- Warung, Supplier dan BRI Cabang Selong, Sekda mengulang kembali “ancaman” Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy terkait kisruh persoalan E-warung dengan Supplier.

“Bupati tegak lurus memegang janji dari Pimpinan Cabang BRI Selong, yang bersedia melakukan perbaikan pada para Penyalur dan E-warong sampai tanggal 15 Maret . Artinya apabila sampai tanggal yang ditetapkan terjadi perbaikan, kerjasama dilanjutkan, apabila sebaliknya maka akan memutus kerjasama dengan Bank BRI,“ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Bq. Farida Apriani, Menjelaskan, harus melakukan Rekonsiliasi karena merupakan instruksi Kementerian Sosial, karena selama 2021 proses penyaluran BPNT masih tidak sesuai dengan Pedum.

“Saya banyak mendapat laporan terkait banyaknya E-warong yang masih menyalurkan BPNT dengan tidak sesuai, untuk itu kami terus berupaya melakukan perbaikan, dan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan seluruh pendamping baik BPNT ataupun PKH,“ jelasnya.

Selain itu, Direktur Lens@ Rakyat, H. Hafsan Hirwan, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, menurutnya E-warong aman-aman saja, akan tetapi setelah membuat perjanjian kerjasama, E-warong menjadi tidak nyaman.

Dirinya juga menyebut, E-warong tidak ada kewajiban untuk harus mengambil barang di satu supplier, mengingat E-warong bebas mengambil produk dari manapun.

Sedangkan menurut Deni Rahman, Kuasa Hukum Asosiasi Supplier Lotim, menyatakan, Pimpinan Cabang BRI salah besar mengatakan bahwa tidak boleh melakukan perjanjian kerjasama antara E-warong dengan Supplier, karena menurutnya PKS tersebut sesuai dengan surat edaran kementerian yang sampai saat ini belum dicabut.

“Perjanjian kerjasama tersebut bukan ranah dari BRI, tetapi kalau sudah di cabut surat edaran itu, baru benar pernyataan dari Pimpinan BRI, akan tetapi sampai saat ini belum ada laporan jelas terkait penarikan surat edaran tersebut, otomatis apa yang dikatakan pimpinan BRI tersebut salah besar,“ tutupnya. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *