Bupati Sukiman Perintahkan Temuan Ombudsman Segera Ditindaklanjuti

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Program BPNT, di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur. / Foto : M. Ragil Sopiyan Sauri/np

LOMBOK TIMUR – Buntut dari banyaknya temuan Ombudsman terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program sembako, Senin, 22 Februari 2021.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur H. M Sukiman Azmy,
dan dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Bq Farida Afriani serta Pimpinan Cabang BRI Selong, Aroef Syarifuddin.

Bupati Lombok Timur, H. M Sukiman Azmy, menekankan agar segera menindaklanjuti temuan Ombudsman, seperti jumlah nominal uang BPNT bertambah, namun jumlah yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Seluruh komponen terkait agar segera melakukan tindaklanjut terhadap temuan Ombudsman, kedepannya dalam pelaksanaan BPNT akan dibentuk 2 tim, yang pertama adalah untuk mengevaluasi kredibilitas E-waroeng, yang kedua adalah tim sosialisasi,“ tegasnya.

Dalam proses evaluasi itu nantinya, lanjut Sukiman, baik pendamping maupun petugas lainnya yang menyelenggarakan program BPNT, tidak ada yang diberhentikan, namun diberikan batas waktu untuk berubah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik menyampaikan, intervensi kolaboratif sangat penting, mengingat program tersebut adalah program seksi yang banyak mengeluarkan biaya.

Baca Juga

“Pemerintah daerah sudah tegak lurus dan patuh pada peraturan Menteri Sosial, karena kata kunci keberhasilan program tersebut adalah intervensi kolaborasi kita, serta banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program tersebut,“ ujarnya.

Ditempat yang sama, Pimpinan Cabang BRI Selong, Aroef Syarifuddin, mengatakan, dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh agen E-waroeng untuk menjawab temuan Ombudsman, terkait banyaknya E-waroeng yang tidak kredibel sebagai penyalur BPNT.

“Dalam waktu dekat, saya akan mengumpulkan seluruh agen E-waroeng, agar apa yang menjadi amanah Pedoman umum (Pedum) bisa terlaksana dengan baik dan memberikan tenggang waktu sampai 15 Maret 2021 kepada E-waroeng, untuk menyelesaikan persoalan yang ditemukan Ombudsman,“ pungkasnya. np

Berikut Videonya :

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *