Demo Pelantikan Anggota DPRD NTB Ricuh, IMM Minta Pamdal Dipecat

  • Whatsapp
Ikatan Mahasiswa Muhammadiah berorasi didepan Kantor DPRD NTB. / Foto : Andi Winata NTBPOS.com

MATARAM, NTBPOS.com – Pelantikan Anggota DPRD NTB periode 2019 – 2024 diwarnai aksi unjuk rasa oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM ) Mataram . Massa aksi ricuh lantaran terjadi pengeroyokan mahasiswa oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) Kantor DPRD NTB, Senin, 2 September 2019.

Kericuhan bermula saat kelompok mahasiswa IMM Mataram menggelar aksi di depan kantor DPRD. Mereka mendapat pengawalan berlapis pihak kepolisian dan Pamdal. Petugas berusaha agar mahasiswa tidak masuk dan mengganggu jalannya pelantikan.

Salah seorang mahasiswa IMM yang terkena pukul saat pengeroyokan pengaman dalam pelantikan DPRD NTB. / Foto : Andi Winata

Salah seorang mahasiswa, Andi Bimawi mengatakan, keributan tersebut bermula saat mahasiswa berpindah tempat orasi dari gerbang selatan ke gerbang utara. Namun tiba-tiba Pamdal mengejar salah satu massa aksi yang hendak menuju gerbang utara.

” Kami dikeroyok, diinjak dan dipukul. Sehingga beberap teman kami terluka parah. Kepalanya bocor,” kata Adi.

Akibat pemukulan tersebut membuat kericuhan semakin meluas. Aksi saling dorong dan baku hantam terjadi.

Beberapa saat kemudian polisi yang mengamankan aksi menghalau kedua kelompok yang terlibat keributan tersebut.

Baca Juga

Massa aksi kemudian bubar dan menuju Polres Mataram untuk melaporkan aksi brutal yang dilakukan Pamdal.

“ Kami saat ini di Polres Mataram melaporkan aksi pengeroyokan tersebut,” ujarnya .

Massa juga membawa bukti rekaman video saat terjadi aksi pemukulan oleh Pamdal.

Dalam aksi tersebut, IMM menuntut empat hal pada dewan yang baru dilantik .

Berikut 4 tuntutan :

1. Menuntut DPRD menyelesaikan persoalan daerah yang paling prioritas seperti ilegal logging atau pembabatan hutan lindung di Pulau Sumbawa

2. Menyelesaikan persoalan agraria di NTB

3. Menyelesaikan persoalan  pembangunan infrastruktur daerah yang belum maksimal seperti jalan dan lainnya

4. Menekan DPR agar menggunakan hak pengawas dalam mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Lombok Utara.  [] Awi

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *