Dukung Kebijakan KKP, LLA NTB Gelar FGD Izin Ekspor Bibit Lobster

Ketua pembina Lombok Lobster Asiosiasi ( LLA ) Nusa Tenggara Barat, Mahnan Rasuli ( tengah ) dan pembicara lainnya saat menggelar FGD di Batu Nampar Selatan, Jerowaru, Lombok Timur, Sabtu, 14 Desember 2019. / foto : Istimewa @ntbpos.co.id

NTBPOS.CO.ID – Lombok Lobster Asosiasi Nusa Tenggara Barat (LLA NTB) menggelar Focus Group  Discussion ( FGD ) sekaligus Silaturahim para pengurusdan dan Peternak , Pembudidaya Lobster serta nelayan. Dalam Diskusi itu LLA mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka seluas-luasnya ekspor benih atau Belur Lobster.

” Kebijakan KKP membuka izin ekspor yang dipandang lebih baik dibandingkan harus melarang. Sebab, meskipun ada larangan, di lapangan masih saja penyelundupan benih lobster terus terjadi. Bahkan jumlahnya mencapai 80 persen dari total hasil yang ditangkap,” demikian dikatakan Ketua Dewan Pembina LLA NTB, Mahnan Rasuli, Sabtu, 14 Desember 2019, di Desa Batunampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Menurutnya, jika benih Lobster tersebut tidak ditangkap, peluang harapan hidup maksimal 1 persen. Karena itu, Paradigma pemerintah untuk ekspor, merupakan opsi dan skema yang baik perlu didukung sepenuhnya demi kesejahteraan nelayan.

Tak hanya itu, namun dapat dipertimbangkan aspek proses pengalihan ke pembudidaya benih lobster, sehingga menguntungkan bagi pemerintah.

”Produksi Lobster masih mengandalkan produksi dari alam (perikanan tangkap), sementara budidaya Lobster di Indonesia termasuk di dunia sampai saat ini tidak berkembang dengan baik. Untuk itu menjaga stok Lobster di alam menjadi sangat penting,” tukas Mahnan.

Dikatakan Mahnan, sampai saat ini produksi Lobster Nasional dan Internasional masih sangat tergantung pada pasokan dari hasil tangkapan di alam. Artinya dengan menjaga keberlanjutan stok Lobster di alam akan turut menjaga keberlanjutan ekonomi Lobster.

Baca Juga

Pihaknya sangat menyayangkan munculnya kelompok penolak ekspor dan budidaya, yang hanya mengandalkan logika pelarangan melalui Permen-KP No 56 Tahun 2016 yang katanya berdampak pada peningkatan produksi Lobster ukuran konsumsi sejak pemberlakuan pelarangan. Padahal tidak seperti itu.

”Jangan kita dibodohi dengan persoalan pro dan kontra. Mari kita menghitung berapa besar Sumber Daya Stok Benih Lobster dan Lobster ukuran konsumsi. Dan Indikator ekspor berdasarkan jumlah data tangkapan benih Lobster dan jumlah hasil pembesaran benih Lobster. Lagipula, tak mungkin Benih Lobster yang sudah melalui pembesaran secara alami tak mungkin capai 70 persen hidup,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Mahnan, ekspor benih Lobster kembali dilegalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, merupakan langkah sangat tepat dan menguntungkan negara. Proses penangkapannya juga tidak mempengaruhi atau mengancam lingkungan. Sustainability tetap terjamin sehingga kinerja ekonomi Lobster akan lebih baik kedepannya.

”Untuk ketersediaan benih Lobster dimasa mendatang, tentu langkah kebijakan KKP untuk merestocking benih Lobster dialam menjadi tumpuan akan ketersediaan benih dan sumber daya Lobster di alam sebagai kunci utama keberlanjutan ekonomi Lobster dimasa mendatang,” pungkasnya.

Acara Silaturahim LLA NTB Diskusi dan tannya jawab terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat Pesisir atau Nelayan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Hadir diacara itu, Ketua Pembina LLA NTB, Pembudidaya Lobster, para nelayan setempat dan seluruh pengurus dan anggota Lombok Lobster Asosiasi Nusa Tenggara Barat. [] NP-Red

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *