Gubernur NTB Apresiasi KPK Berikan Pendampingan

Foto : Istimewa /www.ntbpos.co

MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu, 21 April 2021.

Gubernur berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB untuk memaksimalkan koordinasi dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kita tentu berterima kasih atas kehadiran KPK yang terus-menerus melakukan rapat koordinasi dan pendampingan kepada sejumlah Kepala OPD Pemrov NTB sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi,” katanya.

Bang Zul sapaan akrab orag nomor satu di NTB ini menilai, Rakor ini dapat memberikan manfaat bagi pimpinan serta aparat daerah. Sosialisasi dan Rakor ini harapannya agar ada pemahaman kepada para kepala daerah di NTB dan para ASN untuk bisa memilah apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar Sikap seperti ini bagi para ASN agar mampu melakukan pencegahan korupsi sejak dini.

Dirinya juga mengaku bersyukur atas upaya KPK untuk terus melakukan supervisi ataupun pendampingan kepada Pemprov NTB dalam menangkal dan mencegah  agar penyalahgunaan kekuasaan perlu dihindari. Meski demikian kata Gubernur, NTB telah mampu melakukan kerja-kerja yang sesuai aturan.

“Bagi kami di NTB koordinasi yang dilakukan KPK seperti ini hendaknya perlu terus memperoleh pendampingan dan pengawalan KPK untuk bisa berkolaborasi dan bekerjasama untuk satu tujuan dalam upaya mencegah tindak korupsi,“ jelasnya.

Untuk itu, diharapkan kepada jajaran pemprov NTB jika mengalami kesulitan ataupun keragu-raguan dalam pelaksanaan program kegiatan hendaknya tidak segan-segan untuk berkoordinasi dengan KPK.

Harapan yang sama juga disampaikan Sekda NTB, Drs. HL. Gita Ariadi agar OPD di lingkup Pemprov NTB untuk bisa melakukan koordinasi secara intens dengan KPK terkait dengan pendampingan dan diharapkan kehadiran KPK, OPD-OPD bisa melakukan koordinasi intensif.

Supaya di kemudian hari tidak sampai berhadapan dengan penegak hukum. Dengan demikian pemerintah daerah NTB bisa menjalankan fungsi pemerintahan yang bersih dan melayani.

“Kehadiran KPK bisa mendorong progress target capaian pencegahan korupsi untuk lebih dioptimalkan dengan komitmen yang lebih kuat lagi. Koordinasi yang terjalin dengan baik akan menghasilkan harapan yang lebih baik pula ke depannya,” ungkap Miq Gita, panggilan akrabya. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *