Haerul Warisin: Tahun Depan Nelayan Tidak Lagi Dilarang Tangkap Lobster

H.Haerul Warisin, Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Selatan Lombok Timur

NTBPOS.CO.ID – Kunjungan anggota Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membawa angin segar untuk masyarakat nelayan.

Dalam kunjungannya Hari Jumat 6 Desember 2019 yang lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memberi sinyal akan membuka kembali kebijakan ekspor benih lobster yang sebelumnya pernah dilarang menteri Susi Pudjiastuti.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Haerul Warisin mengatakan, Kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan, ekspor benih lobster masih saja terjadi secara gelap ( ilegal ), terbukti dari 80% bibit udang lobster yang di kelola oleh Vietnam untuk memenuhi kebutuhannya berasal dari Indonesia.

“Kita minta Pak Menteri untuk segera menghapus Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster, Rajungan dan Kepiting dari wilayah Republik Indonesia, karena itu sangat merugikan masyarakat, sebab jika benih udang itu tidak ditangkap sama masyarakat, tidak ada yang bisa menjamin udang itu akan banyak yang bisa bertahan hidup karena di laut juga banyak predator” Ujar Warisin, Selasa 10 Desember 2019.

Selanjutnya, Haerul Warisin yang merupakan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Nusa Tenggara Barat itu juga menambahkan, Sebaiknya kita membiarkan saja nelayan menangkap bibit udang itu untuk di pelihara dan di besarkan.

“Intinya saat ini kami sedang perjuangkan supaya bagaimana masyarakat itu,bisa menangkap,membesarkan dan menjualnya untuk kesejahteraan mereka, Insya Allah Tahun 2020, masyarakat nelayan sudah bisa menangkap bibit udang lobster lagi.” Jelas Haji Iron.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yang sebagian besar menjadi nelayan, sangat senang mendengar kabar tersebut dan mereka sangat bersyukur.

Jahman, warga Dusun Jor Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nelayan yang menjadi korban kebijakan menteri sebelumnya mengatakan, kabar ini sangat di tunggu oleh semua nelayan yang melakukan budidaya udang lobster.

“Dulu saya punya 12 lokal keramba, dengan jumlah udang lobster yang saya miliki sampai 7000 ekor, namun karena aturan menteri tersebut, kami kesulitan bibit kalaupun ada,harganya cukup mahal, dengan kondisi itu saya terpaksa harus menjual keramba saya tapi kalau sekarang peraturan itu di hapus, saya akan usahakan untuk buat keramba lagi” tuturnya

Ia juga berharap, peraturan menteri yang lama segera di hapus,supaya masyarakat yang budidaya lobster tidak kesulitan lagi, dan semoga harga jualnya juga bisa lebih tinggi dari sebelumnya.NP- Ndi/Red

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *