Kadis Dikbud Belum Terima Laporan Hasil Mediasi Manipulasi Data Guru

  • Whatsapp
Achmad Dewanto Hadi, Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur./ Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) meminta Kanit UPTD Dikbud Kecamatan Pringgasela melaporkan hasil mediasi pada hari Sabtu lalu untuk memperjelas Nomor Induk Pegawai (NIP) yang dipergunakan untuk melakukan peminjaman ke Bank dan koperasi.

Mediasi itu dilakukan oleh Kanit UPTD Dikbud dan Tim 7 serta pihak terkait untuk mengungkap indikasi pemalsuan NIP dan data – data lainnya. Hal itu di ungkapkan Kepala Dinas Dikbud, Achmad Dewanto Hadi kepada NTBPOS, Senin, 10 Mei 2021.

“Kami ingin melihat data lengkap, NIP siapa yang dipakai, apakah karangan pelaku atau tidak, kami belum bisa menuduh, bagaimana teknis mereka memanipulasi NIP ini. Proses peminjaman ke Bank terkait oleh guru-guru itu kan prosesnya di UPTD dan sumber kewenangannya juga disana,” kata Kepala Dinas Dikbud Lotim, Achmad Dewanto Hadi kepada ntbpos.co, Senin, 10 Mei 2021 diruang kerjanya.

Dikbud harus tahu mekanisme itu, tidak boleh tidak tahu. Dirinya akan kilas balik dulu karena Dikbud berkepentingan menyelesaikan adanya indikasi ini. Bagaimana caranya sampai NIP dipalsukan dan sampai dipercaya oleh pihak Bank terkait.

“Saya tidak berani berasumsi terkait ada keterlibatan orang lain juga, paling tidak bagaimana kedua belah pihak berjanji, satu pihak mengajukan dan pihak satunya mengeluarkan, kalau tidak ada kata sepakat kan tidak bisa. Kita tidak berani menuduh, biarkan proses hukum berjalan dulu,“ jelasnya.

Menurutnya kasus yang terjadi di UPTD Dikbud Pringgasela, sama-sama menguntungkan pelaku dan sebagian korban, karena yang korban yang Non PNS setuju statusnya disulap menjadi PNS, begitu juga yang sudah pensiun di aktifkan kembali. Menurut Dewanto, pola yang tidak lazim digunakan untuk mengajukan kredit fiktif.

Baca Juga

Dewanto mengatakan, Indikasi itu tercium sejak awal tahun 2021. Ketika ramai diperbincangkan guru di wilayah Pringgasela yang gajinya terlambat, bahkan ada yang tertunda dan sebagainya.

“Issu itu kami langsung respon dengan mengundang yang bersangkutan kesini,  kami tela’ah persoalannya, untuk memahami persoalan mantan bendahara inipun tidak bisa sekali disampaikan kemudian langsung dimengerti,“ tandasnya.

Dijelaskannya, kreditnya luar biasa dengan berbagai variasi dan berbagai lembaga keuangan. Terlibat guru PNS, Non PNS dan guru pensiun, hal tersebut tidak bisa dipahami secara utuh dan transparan.

“Kami melihat indikasi bahwa hak gaji guru ini terlambat/tertunda. Hak yang harus di dapatkan tidak didapatkan. Sehingga kami memutuskan ada indikasi penyalahgunaan wewenang dari mantan bendahara,“ jelasnya.

Ia berharap dengan diberhentikannya menjadi bendahara pada Maret 2021 lalu untuk memperjelas gambaran kasus, itu terkuak dengan sendirinya satu persatu.

“Seperti kondisi saat ini, akhirnya muncul kasus itu karena jika tidak kami begitukan, tidak gamblang seperti sekarang,“ ucapnya.

Dewanto tidak ingin mengaitkan ke intansi lain yang ikut bermain, kalaupun ada yang terlibat, itu merupakan sebuah konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

“Kami tidak bisa memberikan statement tuntas karena sedang berjalan tentang apa dan bagaimana yang jelas indikasi-indikasi yang sudah terkuak pada mediasi kemarin itu kita katakan benar adanya karena diakui oleh yang bersangkutan dan bendahara,“ terangnya. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *