Kartini, Kesetaraan Gender, Politik

Mawardin Sidik, Researcher
Charta Politika Indonesia./Istimewa/www.ntbpos.co

Oleh : Mawardin Sidik

Raden Ajeng (RA) Kartini adalah salah satu figur ikonik dalam perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Kartini berjasa mengangkat derajat kaum perempuan untuk memperoleh persamaan hak yang setara sebagaimana kaum lelaki. Dalam momentum perayaan Hari Kartini tahun ini, tulisan ini akan fokus mengenai kesetaraan gender dalam konteks politik. Demokrasi telah membuka ruang bagi siapa pun untuk tampil, laki-laki maupun perempuan.

Namun demikian, tantangan mutakhir yang memerlukan atensi serius yakni praktik-praktik yang diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan. Meski kran kesetaraan telah terbuka lebar menyangkut partisipasi perempuan di panggung demokrasi, namun kekerasan secara mental maupun fisik yang dialami oleh perempuan kerap terjadi. Dalam merawat kualitas demokrasi, sebisa mungkin menghindari praktik politik yang bias gender.

Dalam relasi gender dengan politik, mari kita tengok event pilkada 2020 lalu, terdapat hal-hal mendasar yang mesti dievaluasi bersama. Diantaranya kaum perempuan kerap memperoleh perlakuan minor. Inilah implikasi dari manuver politik dari sebagian elite yang memakai pola komoditisasi perempuan untuk tujuan elektoral.

Jika tidak dicegah, maka gaya politik purba itu akan memberikan semacam justifikasi bagi permainan politik serupa. Corak politik yang abai terhadap nilai keadaban sebaiknya dilenyapkan dari kanvas demokrasi di tanah air. Upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan semestinya paralel dengan kesadaran gender.

Doktrin patriarki masih mencengkram nalar sebagian masyarakat kita. Politik berwatak maskulin tampak mendominasi. Bapakisme pun menggeser posisi perempuan ke titik subordinasi. Dalam Pilkada Serentak 2020, ditemukan kekerasan berbasis gender sebagaimana tercatat dalam laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Baca Juga

Beberapa praktek diskriminasi terhadap perempuan pada Pilkada 2020, menurut KontraS. Pertama pada Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Kota Ternate, disebutkan oleh ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari salah satu partai politik bahwa Kota Ternate harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Kedua Tangerang Selatan, pelecehan dilakukan terhadap salah satu pasangan calon melalui penyebaran foto pribadi secara tidak pantas.

Kasus hampir serupa terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, dilansir dari rumahpemilu.org. Spanduk bernada diskriminasi terhadap perempuan ditemukan di sejumlah titik, di antaranya di Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Glagah. Spanduk tersebut bertuliskan ”Wong wedok iku nggone nang sumur, dapur, dan kasur, gak dadi Bupati” (Perempuan itu tempatnya di sumur, dapur, dan kasur, tidak menjadi Bupati).

Gejala ironis itu menunjukkan bahwa politik Indonesia belum sepenuhnya mengapresiasi kesetaraan gender. Kekerasan yang mendiskreditkan perempuan menjadi noktah hitam dalam pergelaran demokrasi. Itulah cerminan budaya patriarki melalui penempatan dominasi laki-laki hingga mengonstruksi citra seolah-olah perempuan lemah dalam pemimpin. Padahal bukan soal perbedaan jenis kelaminnya, tapi soal kapasitas dan kompetensi dalam memimpin.

Demokrasi dan politik seyogyanya menempatkan perempuan pada kedudukan yang mulia, sekaligus inheren dalam pertimbangan pembangunan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Saat bersamaan, pengarusutamaan gender diimbangi dengan perilaku kelembagaan dan sosial dalam struktur sosial-politik di Indonesia. Inilah transformasi dari ruh perjuangan Kartini yang telah menjebol tembok patriarkis bahwa perempuan bukan lagi warga kelas dua.

Ketika pilkada 2020 terselenggara, potret kebangkitan politik kaum perempuan semakin kental di pelbagai daerah. Sebagai contoh, kita bisa menengok NTB. Di beberapa kabupaten/kota di NTB, tampak mengemuka politisi perempuan di palagan pilkada. Terlepas dari menang ataupun kalah, tentu keberanian perempuan berlaga di kontestasi pilkada merupakan perkembangan yang menarik dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya di NTB.

Di Kabupaten Bima, terkemuka sosok Indah Dhamayanti Putri yang terpilih dua periode. Di Kabupaten Dompu, ada Eri Aryani sebagai calon bupati dan Ika Rizky Veryani sebagai calon wakil bupati. Di Kabupaten Sumbawa, muncul Dewi Noviany yang terpilih sebagai Wakil Bupati Sumbawa. Di Lombok Tengah hadir calon bupati perempuan, Lale Prayatni. Di Kota Mataram tampil Selly Andayani sebagai calon walikota dan Baiq Diyah Ratu Ganefi sebagai calon wakil walikota.

Berkaca dari NTB, siapapun warga negara Indonesia sepanjang memenuhi syarat, berhak menjabat sebagai bupati, walikota, gubernur hingga legislatif, menteri, bahkan presiden. Partisipasi dalam ruang demokrasi perlu menjamin kesetaraan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, membangun paradigma politik yang berwawasan gender. Oleh sebab itu, setiap partai politik harus mendukung kader perempuannya untuk berkiprah, dan melindungi mereka dari praktik-praktik diskriminatif.

Keadilan terhadap perempuan telah tertuang di dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Anne Phillips (1999) dalam “Engendering Democracy ” berpandangan bahwa perlu dilakukan genderisasi terhadap ruang pribadi, ruang domestik dan ranah publik secara bersamaan.

Secara pemikiran keagamaan, masalah bias gender sudah selesai. Di Indonesia, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) adalah cermin gerakan perempuan muslim, pun Muslimat Nahdlatul Wathan (NW). Begitu juga ‘Aisyiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyaah di Ormas Muhammadiyah dan gerakan perempuan yang lain. Bahkan tidak sedikit, aktivis perempuan di organisasi tersebut memainkan peran penting di ranah politik dan pemerintahan.

 

Penulis adalah Peneliti Charta Politika Indonesia

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *