Kejati NTB Sikapi Pemberitaan Terkait Kasus Penahanan 4 IRT di Loteng

  • Whatsapp
Dedi Irawan, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi NTB. ( Foto : Istimewa )

MATARAM – Viralnya kasus penahanan terhadap 4 orang ibu rumah tangga bersama 2 anaknya menjadi headline pemberitaan berbagai media, baik Cetak, elektronik dan online, bahkan menjadi tranding topik pekan ini di berbagai media sosial.

Terkait permasalahan tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melalui Kasi Penkum, Dedi Irawan, mengatakan, pihaknya perlu memberikan informasi yang berimbang agar pemberitaan terkait masalah tersebut tidak membias dan meresahkan masyarakat.

“Bahwa benar pada hari Selasa, 16 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah berlangsung tahap dua atas tersangka atas nama Hultiah dkk, yang disangka melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP,“ katanya, Minggu, 21 Februari 2021.

Dapat kami sampaikan, lanjutnya, bahwa  pengiriman berkas tahap pertama oleh Penyidik Polres Loteng dengan nomor surat  B/16/5/2021 pada tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya berdasarkan KUHAP bahwa Jaksa mempunyai waktu 7 hari untuk melakukan penelitian berkas perkara dan 14 hari sejak pelimpahan wajib memeritahukan pada penyidik apakah berkas tersebut lengkap atau tidak.

Kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 tepatnya 7 hari sejak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P-21 dengan nomor B-255/N.2.1/Eku.1/02/2021.

“Pada tanggal 16 Februari 2021, tepatnya Jam 10.00 Wita, Penyidik Polres Lombok Tengah menghadapkan tersangka dan barang bukti disertai dengan surat kesehatan yang menyatakan bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat, serta para tersangka setelah dilakukan pemeriksaan tahap 2 oleh Jaksa Penuntut Umum berbelit belit dan tidak kooperatif serta sempat  diberikan kesempatan untuk berdamai melalui upaya Restoratif Justice namun ke empat tersangka tetap menolak,“ ujarnya.

Baca Juga

Kemudian tersangka dihadapkan oleh penyidik tanpa di damping oleh pihak keluarga maupun Penasehat Hukum dan tidak pernah membawa anak-anak di ruangan penerimaan tahap 2 Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Dedi juga mengatakan, karena Pasal 170 KUHP yang disangkakan pada para tersangka merupakan Pasal yang bisa dilakukan penahanan, maka para tersangka telah diberikan hak-haknya oleh jaksa penuntut umum agar menghubungi pihak keluarganya untuk mengajukan Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan  sebagai penjamin sebagaimana SOP.

“Namun sampai dengan berakhirnya jam kerja, pihak keluarga para tersangka tidak juga datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Selain itu, telah diberikan pula hak untuk dilakukan perdamaian namun ditolak serta berbelit belit selama pemeriksaan tahap dua sehingga Jaksa Penuntut Umum harus segera mengambil sikap,“ jelasnya.

Karena Pasal yang disangkakan, lanjutnya, memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka para tersangka ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Polsek Praya Tengah.

“Kemudian pada tanggal 17 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara para terdakwa ke Pengadilan Negeri Praya dengan merujuk pada surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum, bahwa setelah tahap 2 paling lambat 3 hari berkas perkara harus dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, agar memperoleh status tahanan Hakim sehingga Jaska Penuntut Umum dapat memindahkan tahanan ke Rutan Praya guna mendapatkan fasilitas yang lebih layak bagi para terdakwa,“ paparnya.

Dijelaskannya, pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 dikeluarkan Penetapan Hakim PN Praya Nomor : 37 /Pid.B/2021/PN.Praya, dari Hakim Pengadilan Negeri Praya yang menetapkan penahanan Rutan terhadap para terdakwa selama paling lama 30 hari  dan jaksa penuntut umum langsung melaksankan penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan penahan hakim tersebut.

“Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar Jam 08.00 Wita, para terdakwa dipindahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Rutan Praya dengan melakukan proses Rapidtest dan hasil Rapidestnya negatif Covid 19 sehingga diterima oleh Rutan Praya,“ ungkapnya.

Setelah itu, perkara para terdakwa akan disidangkan pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sesuai dengan penetapan hakim Nomor: 37 /Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021.

“Terkait pemberitaan dan foto yang beredar di medsos, bahwa para terdakwa ditahan bersama anaknya oleh pihak Kejaksaan adalah tidak benar, melainkan keluarga para terdakwa dengan sengaja membawa anak para terdakwa di Polsek Praya Tengah maupun di Rutan Praya untuk ikut bersama para terdakwa berdasarkan ijin pihak Rutan,“ tegasnya.

Terkait persoalan kenapa ditahan, dirinya sudah menjelaskan dengan pertimbangan diatas dan terhadap para terdakwa sebagaimana KUHAP masih mempunyai hak untuk dilakukan penangguhan penahanan pada tahap selanjutnya yaitu Tahap Persidangan, dengan mengajukan permohonan pada Hakim karena pada saat ini status penahanan hakim dan hakimlah yang berwenang menentukan apakah bisa ditangguhkan atau tidak. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *