Kepala DPMPTSP Lombok Timur Dinilai Labrak Perda Miras

Zainul Muttaqin, M.Pd, Ketua Rinjani Foundation, Lombok Timur. / Foto : Suandi Yusuf/np

LOMBOK TIMUR – Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur, dengan menerbitkan Surat Ijin Penjualan Minuman Keras (Miras) kepada tiga pengusaha Cafe dan Karaoke di Labuhan Haji, sangat disayangkan.

Bahkan, kebijakan tak populis ini, dinilai telah merusak daerah seribu masjid dan kota santri yang selama ini menjadi ikon kita. Hal itu diungkapkan Ketua Rinjani Foundation, Zainul Muttaqin, kepada NTBPOS di Selong, Senin, 22 Februari 2021.

Surat Izin Penjualan Minuman Keras (minuman beralkohol) itu, menurutnya, sekilas saya lihat tidak ada dasar hukum yang jelas dengan klausulnya. Bahkan, terkesan hanya asal buat saja.

“Kalau dilakukan pengkajian terhadap sebuah perijinan, tentu seorang Kepala Dinas Perijinan tidak akan mungkin menentang aturan seperti Perda No 8 Tahun 2002 tentang Miras,“ tegasnya.

Sehingga, lanjutnya, pemahaman dan mental pejabat seperti ini perlu dievaluasi kembali. Patut dicurigai, ada “sesuatu” yang menjadi dasar sehingga Surat Ijin Penjualan Miras itu muncul.

Sesuai Perda Miras, lanjut Zainul, selama dalam masih wilayah hukum Lombok Timur, mulai dari memproduksi, mengedarkan, dan menjual, serta mengkonsumsi minuman beralkohol, tetap dilarang keras oleh Perda.

Baca Juga

“Tidak ada alasan apapun, termasuk tempat wisata seperti Labuhan Haji itu untuk diberikan izin menjual minuman beralkohol dan itu bunyi Perda, ingat itu,“ tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMPTSP Lombok Timur,  Muksin, ketika dihubungi mengakui bahwa surat izin penjualan minuman beralkohol kepada tiga ( 3 ) orang pengusaha Cafe dan Karaoke itu tertanggal 26 Desember tahun 2020 lalu.

Di samping sudah ada kesepahaman bersama dengan pihak kepolisian setempat, juga mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). “Jadi itulah dasar kita menerbitkan Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol tersebut,“ katanya.

Soal Perda Lotim No 8 Tahun 2002 tentang Miras itu, menurutnya, sebenarnya kami sangat setuju dan tidak menentang, hanya saja pemberian izin sesuai dengan Permendag diberikan hanya pada tempat-tempat tertentu walaupun berada dalam wilayah hukum Perda dimaksud.

“Izin diberikan kepada pengusaha pada tempat-tempat tertentu saja, dengan maksud hanya berlaku pada radius areal yang diberikan izin tersebut,“ terangnya.

Dirinya juga menerangkan, sebelum diterbitkan izin tersebut, ada fakta integritas dan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan pihak aparat kepolisian.

“Tujuan kita sebenarnya hanya memberikan kemudahan kepada setiap investor yang masuk ke Lotim, Daerah kita sekarang ini sedang membangun dengan menawarkan konsep pariwisata, sehingga nantinya akan menjaring wisatawan mancanegara untuk berkunjung,“ tandasnya.

Terkait soal izin rekomendasi Bupati untuk setiap investasi, itu tidak perlu, tambahnya, segala sesuatu yang menyangkut perizinan, sudah diserahkan sepenuhnya kepada dirinya. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *