Keterbukaan Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sangat Diperlukan

R. Bambang Dwi Minardi, Kepala Seksi Informasi Kerja Penempatan dan Perlindungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur

NTBPOS.CO.ID – Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu sektor pasar kerja yang perlu dimaksimalkan baik dari segi informasi, penempatan dan perlindungan.

Mengingat remitensi dari PMI di Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat besar bahkan mencapai 1,22 Milyar di tahun 2018 dan untuk Lombok Timur menduduki peringkat pertama sebesar 22,33% dan terakhir kota Bima 1,60%.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans)Kabupaten Lombok Timur,melalui Kepala Seksi (Kasi) Informasi Kerja Penempatan dan Perlindungan, R. Bambang Dwi Minardi, mengemukakan, remitensi bisa berdampak besar dan tidak bisa dianggap remeh soal dampak kesehatan dan penyakit yang akan ditimbulkan.

“Dibalik remitensi yang besar tentu juga diikuti juga dengan dampak sosial yang ditimbulkan dari banyaknya PMI kita, dampak ini bisa berupa dampak psikologis keluarga yang ditinggalkan dan juga tidak bisa dianggap remeh dampak kesehatan dan penyakit yang ditimbulkan,” paparnya. Rabu, 18 Desember 2019.

Selain itu,lanjutnya, data PMI dari Lombok Timur sebanyak 12.697 orang, perlu ada upaya peningkatan kontrol dari semua stekholder mulai dari tingkat Dusun, Desa hingga Kabupaten dalam hal ini Disnakertrans.

Disamping itu, penanganan permasalahan yang timbul dari PMI bisa ditangani secara maksimal untuk mengantisifasi penyakit yang bisa menular.

“Dari segi kesehatan juga kita tidak napikan dan tutup mata bahwa salah satu pintu masuk penyebaran virus HIV/Aids juga dari PMI ini karena kita tidak bisa kontrol gaya hidup PMI kita di negara penempatan.”imbuhnya.

Kata Bambang,perlu ada penangan serius dalam hal PMI sehingga kedepan Raperda Desa yang akan dibahas di DPRD tahun ini bisa menambahkan Kaur yang khusus menangani PMI.

Kalo masalah penyebutan bisa disebut Kaur Informasi, Perlindungan dan Penempatan PMI, sehingga Disnaker punya mitra yang lebih jelas di desa untuk dibekali informasi PT PMI yang punya Job Order, Negara Tujuan dan kebutuhan tenaga.

Upaya tersebut setidaknya dapat meminimalisir PMI yang andokumented (ilegal).
Menurutnya,Kaur dimaksud juga bisa memberikan informasi kepada dinas kesehatan mengenai warganya yang pulang dari luar Negeri sehingga dinas terkait bisa mengontrol atau melakukan upaya perlindungan kesehatan dari PMI purna tersebut.

“ Tidak hanya itu kaur ini juga bisa bersinergi dengan dinas koperasi dan UMKM untuk membimbing PMI yg purna dalam membuka usaha baru sehingga tidak terus menerus jadi PMI.”Ujar Bambang Dwi Minardi.[]NP-Red

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *