Komisi I DPRD Kota Bima Sampaikan Hasil Klinis Dengan OPD

Wakil Ketua Komisi I M. Rian Kusuma Permadi, SH

NTBPOS.CO.ID – Anggota DPRD Kota Bima Komisi I menggelar Rapat Paripurna ke 17 dengan agenda penyampaian laporan hasil Klinis Komisi-Komisi DPRD Kota Bima dengan OPD bidang koordinasi masing-masing terhadap Raperda tentang APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2020. Rabu, 20 November 2019.

Terkait dengan polemik penetapan APBD yang diproyeksikan awal sebesar Rp1,2 Triliyun menjadi sebesar Rp 852 Milyar dinilai merupakan ketidak pahaman pejabat Bappeda dan Litbang Kota Bima atas perencanaan APBD.

Dengan Kondisi seperti ini, Kata Ryan Kusuma Permadi, SH, Komisi I DPRD Kota Bima meminta kepada Walikota Bima untuk dilakukan evaluasi kinerja dan mutasi pejabat struktural pada Bappeda dan Litbang.

“Hal ini dilakukan, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang semakin menurun, ditambah lagi dengan carut marutnya anggaran kelurahan yang sampai saat ini menjadi polemik di masyarakat”, ujar Rian.

Pada kesempatan itu diawali dengan Penyampaian laporan hasil Klinis yang disampaikan oleh Komisi I dengan juru bicara Anggota DPRD Kota Bima, M. Ryan Kusuma Permadi, SH. Komisi I dengan komposisi keanggotaan Ketua Muhammad Irfan, S. Sos, M.Si, Wakil Ketua M. Ryan Kusuma Permadi, SH, Sekertaris Amiruddin, dan Anggota-Anggota, Drs. H. Mustamin, Sudirman Dj, SH, Amir Syarifuddin, S.Hi, Rahmat Saputra, Syamsuddin Mahmud, Hj. Ipa Suka, dan Abdul Haris, antara lain menyampaikan catatan kritis kepada Walikota maupun sejumlah OPD di lingkup Pemkot Bima.

Selain itu, Komisi I DPRD Kota Bima meminta agar Alokasi Anggaran perjalanan dinas pada Bappeda dan Litbang dilakukan rasionalisasi kembali, karena Komisi I menilai anggaran tersebut terlalu tinggi dan tidak proporsional.

Komisi I DPRD Kota Bima juga meminta agar segera dibenahi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kota Bima, terutama para tenaga medis dokter spesialis, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Rumah Sakit.

“Kami meminta kepada Walikota Bima agar menempatkan tenaga medis secara merata pada puskesmas dan pustu, serta dapat meningkatkan tunjangan tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil,” sarannya.

Catatan strategis lainnya juga diberikan oleh Komisi I kepada OPD lainnya seperti untuk Dinas Dikbud. Komisi I mengharapkan agar Dinas DIKBUD dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan diklat bagi tenaga pendidik.

Komisi I juga mengharapkan agar Dinas DIKBUD agar melakukan koordinasi bersama BKPSDM dalam pengisian jabatan kepala sekolah serta agar dapat memperhatikan pemerataan guru pada setiap sekolah.

Selain itu catatan kritis juga disampaikan kepada BKPSDM, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bakesbang Pol, Pol PP dan Damkar, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Setda, serta Camat dan Lurah.[]Hrm

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *