LKPD 2020, Lombok Timur Kembali Meraih WTP dari BPK

  • Whatsapp
Bupati Lombok Timur, Drs. HM. Sukiman, MM Azmy (tengah) menerima penyerarhaan laporan dari BPK Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)./ Foto : Istimewa/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Kabupaten Lombok Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi NTB yang berlangsung secara virtual, Senin, 10 Mei 2021.

“Opini WTP yang diraih Lotim dan delapan Kabupaten/Kota lainnya merupakan bentuk komitmen dan upaya nyata DPRD Lotim dan manajemen Pemda untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dan menjalankan praktik keuangan yang baik dan transparan,“ kata Kepala Perwakilan BPK NTB Heri Purwanto usai menyerahkan seluruh laporan dan penandatanganan berita acara serah terima melalui virtual.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh kabupaten/kota agar saran dan rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan keuangan.

“Tolong kepada delapan kabupaten/kota yang mendapat opini WTP untuk ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan ke depan,“ imbaunya.

Himbauan tersebut beralasan karena BPK akan tetap melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut delapan kabupaten/kota atas LHP tahun-tahun sebelumnya.

“Tindak lanjut oleh pemerintah daerah di Provinsi NTB terhadap rekomendasi dan saran dari BPK dalam LHP mencapai 87,19 persen,“ ungkap Heri.

Angka tersebut, lanjutnya, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang ada di angka 76 persen. Selain itu, kerugian daerah/negara telah pula ditindaklanjuti kendati masih ada sisa Rp 114 M.

LHP diserahkan kepada sembilan kabupaten/kota di NTB kecuali KSB yang telah menerimanya lebih dahulu. Penyerahan LHP dihadiri Bupati, DPRD, Inspektorat, dan seluruh OPD terkait. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *