Mantan Bendahara UPTD Dikbud Pringgasela Diduga Manipulasi Data Guru untuk Meraup Uang

  • Whatsapp
Ketua Tim 7 H. ZULKARNAEN, S.Pd., M.Pd. Saat Memeberikan Pemahaman Kepada Puluhan Korban Penipuan Mantan Bendahara UPTD Dikbud./ Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Puluhan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS adakan Musyawarah dengan agenda menuntut salah seorang mantan Bendahara UPTD Dikbud Kecamatan Pringgasela yang diduga menyalahgunakan tanda tangan, setempel dan pemalsuan Nomor Induk Pegawai.

Kasus tersebut diketahui pada bulan Maret lalu, sejak gaji para guru terlambat dicairkan, oleh karena itu dibentuk tim 7 pencari fakta. Hal itu diungkapkan, H. Zulkarnaen selaku ketua Tim 7.

Hasil temuan tim 7, kata Zul, diduga pelaku ini telah memanipulasi tanda tanganan korban, penyalahgunaan stempel dan pemalsuan Nomor Induk Pegawai. Tidak hanya itu, guru Non PNS dibuatkan NIP palsu. Guru non aktif (Pensiun) di aktifkan kembali.

“Puluhan data guru ini digunakan oknum mantan bendahara tersebut untuk pengajuan pinjaman ke Bank PD BPR cabang Aikmel dan Koperasi Karya Darma Cabang Selong tanpa sepengetahuan korban,“ ungkapnya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Ia menjelaskan, sebanyak 14 orang guru (korban, red) yang diajukan NIP dan namanya ke Bank BPR dengan total uang yang dicairkan pihak Bank sebesar 730 juta.

Sedangkan 7 orang guru yang mengetahui NIP dan namanya digunakan mendapat pembagian dari terduga pelaku sebesar 200 juta, sementara sisanya digunakan terduga pelaku yang mendapat pencairan 400 juta dari 7 nama tersebut.

Baca Juga

Selain itu, 13 orang guru lainnya mengetahui kasus pemalsuan tersebut namun uang sejumlah 785 juta hasil pencairan, digunakan semua oleh terduga pelaku.

“Tidak hanya itu, sebanyak 18 orang guru belum terkonfirmasi dan dari 18 nama guru tersebut, terduga pelaku mendapatkan uang sekitar 860 juta,“ lanjut Zul.

Sementara itu, nama lain yang diajukan ke Koperasi Karya Darma, lanjutnya, sebanyak 65 orang dengan total pencairan 4 miliar lebih, dimana 35 korban mengetahui kasus tersebut dan 30 orang lainnya tidak mengetahui namanya digunakan untuk pinjaman.

Tidak puas dengan itu, terduga pelaku juga diduga memanipulasi data Honorer menjadi PNS dan diberikan NIP palsu sebanyak 13 orang pada tahap pertama dengan nominal uang yang di dapat 865 juta. Tahap kedua, 12 orang dengan perolehan sekitaran 280 juta.

Kelihaian aksi tipu-tipu terduga pelaku terus berlanjut dengan memanfaatkan data guru pensiunan yang diaktifkan kembali. Tahap pertama sebanyak 6 orang dengan mendapatkan uang sejumlah 355 juta, tahap ke dua, 3 orang dengan jumlah uang sekitaran 205 juta dan yang aktif belum memberikan konfirmasi sebanyak 7 orang, dengan jumlah uang sekitaran 700 juta.

Salah satu korban atas nama Asgal Ali,  tidak terima dengan kejadian ini, dirinya merasa keberatan dan akan menuntut pelaku dan pihak bank.

“Melalui forum ini, saya menuntut pihak Bank dan Koperasi serta mantan bendahara untuk dibawa ke ranah hukum,“ terangnya.

Dirinya juga mempertanyakan, kenapa begitu cepat pihak Bank melakukan pencairan tanpa atas nama peminjam yang sebenarnya.

“Saya yakin ini ada kerja sama mereka untuk melakukan tindakan kejahatan ini,“ katanya dengan nada tinggi.

Selain itu, Ia merasa Psikologisnya dan keluarga rusak dengan adanya penagihan pihak bank dengan nominal tidak sedikit, belum lagi gaji sudah terpotong.

Menanggapi kasus yang dituduhkan kepadanya, Saefuddin memberikan alasan kenapa dia sampai melakukan manipulasi data korban. Ia menjelaskan, berawal dari saling bantu membatu namun orang yang dibantu bahkan ada yang tidak menyetor sehingga saya yang menyetorkan angsurannya.

“Setoran bulanannya sekitar ratusan juta, sehingga saya mencari korban untuk menutupi semua itu,“ katanya.

Dirinya juga merasa heran kenapa bisa masuk semua data itu, sementara data di bank seharusnya online, sehingga setiap pengajuan yang dilakukannya selalu lolos.

“Ada salah seorang guru di luar Kecamatan Pringgasela yang membantu mencarikan NIP para korban,“ ujarnya. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *