Menyingkap Tabir, Pokir Gemuk Anggota Dewan Lombok Timur

Foto: Dok/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR – Pokok pikiran (Pokir) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hampir setiap tahunnya diamini oleh pengusul anggaran (eksekutif-red).

Tanpa persetujuan legislasi dari para anggota parlemen daerah, tentu akan melalui proses yang panjang dan itu adalah proses sistem yang memang berlaku di negara demokrasi yang kita adopsi.

Palu anggaran yang dipegang para legislator ini, tentu saja menjadi barang yang empuk untuk dimanfaatkan, sehingga ada kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, soal  besaran anggaran yang bisa di “atur” dan tidak.

Maka tak ayal, antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), cenderung main belakang untuk menambah anggarannya yang tentu saja dengan proses transaksional yang nantinya bermuara simbiosis mutualisme (saling menguntungkan).

Simbiosis mutualisme inilah, menjadi standar dalam pengangkangan anggaran yang seharusnya berpihak kepada rakyat. Dengan memanfaatkan sistem, di samping sebagai lembaga legislasi anggaran, juga dengan bertameng dibalik wakil rakyat, setiap usulan yang bermuara kepada keuntungan adalah demi dan untuk rakyat.

Pihak eksekutif pun, dalam hal ini sebagai pengelola anggaran dan bertanggung jawab dalam setiap rupiah yang keluar, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti aturan main yang “konon” sudah baku.

Baca Juga

Tanpa legislasi dari para legislator pun, akan menjadi pertanyaan dari pihak pemeriksa dan pengawas pembelanjaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, yang justru didapatkan dengan berhutang kepada negara lain.

Hanya, tujuan dan harapan, pemerintah yang sesungguhnya untuk menitikberatkan anggaran, terkangkangi oleh para legislator yang diuntungkan oleh pilihan rakyat yang entah keterwakilannya karena kenalan, saudara, ataukah karena pembayaran selama lima tahun ke depan untuk sebuah pilihan.

Dengan Pokir, Setiap 4-5 Bulan, Bisa Beli Mobil Baru

Patut disyukuri, karena di samping mampu mendongkrak nilai pokok pikiran (pokir) masing-masing anggota dewan, yang dari 2,15 milyar menjadi 2,5 milyar, juga sedang ketiban banyak rezeki, sehingga ketika ada yang menawarkan uang sebesar Rp. 5 juta dari pihak ketiga pun ditolak dan menyarankan agar uang tersebut diberikan kepada anak yatim piatu yang lebih layak.

Demikian diungkapkan salah satu anggota DPRD Lotim, H. Tanwirul Anhar, mengutip pernyataannya pada TV Streaming lokal.

Sejumlah OPD yang memberikan informasi, adanya soal program pokir (paket proyek-red) miliknya, seperti katanya, selalu diterima dan diakui adalah miliknya.

“Alhamdulillah, karena saya sedang murah rezeki, sehingga setiap 4 sampai 5 bulan bisa membeli mobil baru,“ katanya, seraya mengingatkan, bahwa penambahan dana pokir 50 anggota  dewan ini adalah atas perjuangannya. “Itu adalah atas lobi saya, bukan lobi pimpinan dewan, ingat itu,“ sambungnya.

Dalam setiap pengusulan pokir ini, lanjutnya, adalah hal yang wajib mengedepankan skala prioritas. Bahkan, usulan dana untuk Pokir ini, banyak teman-teman anggota dewan yang mengeluh, karena ternyata hanya mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 2.150 miliar.

“Saya pun melobi, akhirnya diberikan masing-masing sebesar Rp.2,5 milyar, demi Allah saya ngomong ini, saya tidak senang bohong,“ tegasnya.

Banyak sekali teman-teman yang di OPD, ungkap Tanwir, yang menelepon, kalau beberapa program itu adalah miliknya.

“Karena itu program (paket proyek-red), kalau ditawari tentu saja akan diterima. Terlalu bodoh kalau saya tidak ambil dan akui, sebab kalau tidak saya akui, tentunya saya yang akan rugi,“ tuturnya, seraya mengakui, kalau dirinya pergi langsung ke beberapa OPD yang menginformasikan itu, hanya untuk memastiakan saja.

Tawaran atas sejumlah program itu, tambahnya, bukan hanya di satu atau dua OPD, tetapi banyak OPD yang menginformasikan dan menawarkan, sehingga selalu dikatakan bahwa saat ini dirinya sedang murah rezeki.

“Barangkali karena saya rajin bersedekah, sehingga dimurahkan rezeki,“ cetus Tanwir.

Ketua DPRD Lotim : Pokir Ada Setiap Tahun

Aspirasi masyarakat yang kami serap setiap melakukan reses, selalu menjadi catatan dan berusaha untuk diperjuangkan, sesuai dengan tupoksi yang dimiliki setiap anggota DPRD yang keterkaitannya dengan anggaran.

Usulan itu pun, tentunya akan selalu berpatokan pada RPJMD yang telah disepakati bersama eksekutif, dengan mengedepankan program skala prioritas. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan, kepada NTBPOS.CO, ketika dihubungi via ponselnya, Selasa, 23 Maret 2021.

Selama aspirasi masyarakat tersebut tidak menyimpang dari RPJMD itu, menurutnya, maka sudah bisa dipastikan akan diperjuangkan, sehingga nantinya kalau sudah ada kesepakatan dengan eksekutif,  tentu menjadi program OPD yg tertuang di dalam APBD dan RKA.

“Itu rutinitas yang dilakukan setiap tahun anggaran,“ ungkapnya, seraya mengingatkan, bahwa itu adalah program OPD juga.

Artinya, jelas Murnan, usulan ini merupakan program yang belum terakomodir di APBD, baik infrastruktur maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya, yang sebelumnya tidak diusulkan oleh OPD yang bersangkutan.

“Kalau program yang diusulkan oleh masyarakat itu juga adalah salah satu program yang masuk skala prioritas dan tidak ada usulan dari OPD, maka kita lah yang mengusulkan yang tertuang dalam bentuk pokok pikiran. Jadi ada sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif yang muara program pembangunan itu semata untuk rakyat,“ terangnya.

Terkait soal keuntungan yang didapat para pemilik Pokir ini, ungkap Ketua DPRD ini, yang kami prioritaskan adalah mampu memperjuangkan basis elektoral dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang hidup dan kehidupannya.

“Soal keuntungan materi, bukan lah menjadi prioritas, tetapi dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sudah cukup bagi kami,“ ujarnya.

Karena sudah di titip di OPD, sambungnya, tentunya yang mengeksekusinya adalah eksekutif sendiri dengan tidak mengesampingkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kalau soal adanya perbedaan besaran pokir tambah, Murnan, tidak ada persoalan, karena akhir dari semua program yang tertuang dalam pokok pikiran itu, semuanya bermuara kepada kebutuhan dan kepentingan rakyat.

“Tapi sangat diharapkan bagi semua anggota dewan untuk tidak saling menyinggung satu sama lain. Karena, barangkali cara komunikasi politik yang berbeda-beda,“ demikian dikatakan Murnan.

Disesalkan, Daerah Berhutang untuk Pokir Dewan

Setiap program yang membutuhkan anggaran dan dilaksanakan di suatu daerah, tetap mengedepankan logika anggaran dengan sinkronisasi antara pendapatan yang diterima daerah dengan belanjanya.

Tentu saja dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disepakati bersama, dengan tetap mengedepankan skala prioritas. Demikian diungkapkan oleh Ketua DPD KNPI Lombok Timur, Habiburrahman, di Selong, Senin, 22 Maret 2021.

Munculnya pokir ini, menurutnya, sebenarnya tidak salah, selama melalui prosedur sesuai dengan amanat Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

“Termasuk pokir ini yang justru pembahasannya saat pembahasan anggaran. Lebih-lebih dengan berhutang kepada pihak ketiga yang jumlahnya sekitar 224 milyar rupiah. Inilah yang patut disesalkan,“ ujarnya kecewa.

Sementara pokir yang dimiliki oleh setiap anggota dewan yang berjumlah 50 ini, lanjut Habib, rata -rata Rp. 2.5 M, walaupun sebenarnya ada salah seorang anggota dewan yang mendapatkan sampai Rp. 10 M.

“Semua pokir yang ada ini, tidak satupun yang berorientasi kebangkitan ekonomi. Padahal dunia umumnya dan Lotim khususnya sedang dilanda pandemi covid-19,“ ungkapnya.

Menurutnya, patut diduga, motif yang muncul pada pokir ini, bermuara pada kesejahteraan ekonomi anggota dewan, berbanding terbalik dengan kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat.

“Pokir itu bermuara pada kesejahteraan anggota dewan yang memiliki pokir yang dititip di OPD yang ada,“ sambungnya.

Kalau mengacu pada situasi dan kondisi sekarang, papar Habib, kalaupun proses sampai munculnya pokir itu benar, tentunya paling tidak ada program untuk pencegahan menularnya virus mematikan ini, berupa sarana dan prasarana pendukungnya.

“Paling tidak, programnya mengarah pada penguatan atau kebangkitan ekonomi masyarakat yang sebelumnya terpuruk akibat pandemi covid-19, sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat, yang memberikan amanatnya kepada wakil-wakilnya di dewan,“ jelasnya.

Kalau saja rakyat pemilih tahu dan memahami, bahwa para wakilnya selama ini hanya untuk memikirkan kesejahteraannya sendiri, tambah Habib, tentu akan setiap hari akan ajukan protes, dan merasa menyesal telah memilih wakilnya yang ada sekarang ini.

“Memang betul aspirasi rakyat diakomodir, hanya saja ada motif yang mengarah kepada keuntungan pribadi dalam setiap program aspirasi itu,“ tuturnya.

Lebih Jauh Habib mengungkapkan, ternyata setiap tahun anggaran, APBD kita selalu mengalami defisit dan patut dipertanyakan, karena di samping sudah jelas ada regulasi dan rambu-rambu yang harus dipenuhi dalam setiap pembelanjaan anggaran, juga ada penekanan bahwa anggaran itu sebenarnya untuk rakyat.

“Kalau anggaran sudah berpihak kepada rakyat dan memenuhi regulasi, tentu tidak akan ada yang namanya defisit anggaran,“ tandasnya.

Ir. H. Marhaban : Pokir Hanya Titipan Dewan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Ir. H. Marhaban, menyatakan, bahwa pokir Anggota dewan yang sebesar 10 M itu tidak benar, karena semua jumlah pokir itu berangkat dari aspirasi dewan.

“Itu murni program kami, cuma kami tidak tahu seolah-olah ada yang mengatakan bahwa itu pokir, dan diketahui juga oleh pemerintah daerah,” katanya kepada NTBPOS.CO, di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

“Dana pokir ini adalah bentuk aspirasi rakyat yang dititip di kami, karena yang melaksanakan dan mengerjakan adalah kami, sementara pengawasan pelaksanannya tetap dibawah pengawasan dewan,“ ungkapnya.

Sehingga soal aturan pelaksanaannya, tidak kita main-main. “Pelaksanaan di lapangan nanti, kalau secara aturan kita tetap saklek,“ sambungnya.

Karena ini menyangkut orang banyak, lanjutnya, tetap kita lakukan pengawasan secara fisik dan teknis, sehingga sarana dan prasarana tersebut mampu dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat.

“Soal keuntungan dari banyaknya pokir ini, tidak ada dalam benak kami, kami hanya melaksanakan sesuai standar Operasional (SOP) yang kami miliki sebagai lembaga teknis,“ tuturnya.

Soal keuntungan dalam pelaksanaan sarana dan prasarana, tambahnya, bukan menjadi target, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sarana dan prasarana tersebut, tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Yang terpenting dalam hal ini adalah manfaat yang akan diterima masyarakat, sehingga masyarakat merasakan setiap program dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,“ tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lombok Timur, menyatakan, setiap anggaran pembangunan itu akan selalu berdasarkan kebutuhan di lapangan, dengan tidak ada pengkalisifikasian dan soal variatifnya besaran anggaran untuk pokok pikiran (pokir) dari dewan itu, sebenarnya tidak ada.

“Kita hanya pintu masuk penyerapan aspirasi masyarakat, maka tentu itu diupayakan melalui penganggaran di APBD, adapun besarannya semua anggota dewan itu adalah masing-masing sebesar Rp. 2,5 miliar,“ terangnya, ketika dikonfirmasi NTBPOS.CO, pada 22 Maret, diruang kerjanya.

“Kita tetap berpegang pada posisi normatif saja dan menurut yang tercatat dalam buku anggaran yang kami miliki, tidak ada pokir dewan sampai 10 M, mungkin saja yang dibuat daftarnya eksekutif, ini yang belum kami ketahui siapa yang membuat daftar tersebut,“ tegasnya.

Lain PUPR, lain pula DPKAD, Soal palu Anggaran dipegang oleh DPR, sehingga besaran anggaran OPD sangat bergantung kepada palu yang dipegang dewan, lanjutnya, itu adalah memang sistem yang berlaku di negara kita.Tetapi bukan berarti tidak semua keinginan legislatif diikuti oleh ekskutif.

“Setiap pembahasan yang diusulkan oleh eksekutif, selama menyangkut kepentingan rakyat, akan selalu diikuti oleh legislatif dan sebaliknya. Itu artinya ada harmonisasi hubungan antara kedua lembaga yang semuanya bermuara pada kepentingan rakyat,“ paparnya.

Prinsip dasar apa yang disuarakan oleh DPR berdasarkan aspirasi yang diserap dimasyarakat, sama sebenarnya keinginan DPR dengan eksekutif yang penting sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada kesempatan lain, Sekeretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Timur, M. Fauzan, ST, di ruangannya menyatakan, sebenarnya, sesuai dengan amanat Permendagri no 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Setiap kegiatan pembangunan perlu direncanakan dan dimusyawarahkan mulai dari desa yang namanya musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) dan selanjutnya ditingkat kecamatan dan sampai di daerah, tinggal dievaluasi dengan mengacu kepada RPJMD yang telah disepakati bersama.

Khusus untuk Pokir yang diributkan sekarang ini, katanya, sepengetahuan kita,  tidak ada pembahasan dan evaluasi sebelumnya sampai pada tingkat lanjutannya.

“Pokir itu muncul saat dilakukan pembahasan di dewan, kendati tidak sedikit pokir yang diajukan itu adalah salah satu dari hasil Musrenbang, baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten,“ tuturnya.

Sehingga mau tidak mau kami pun menyesuaikan terhadap setiap program yang diusulkan dalam bentuk pokir dan untuk dijadikan dasar sebagai evaluasi untuk tahun berikutnya.

“Memang program pokir yang dititip di beberapa OPD, pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan dari masyarakat dan itu hal yang wajar, yang karena memang usulan dari masyarakat,“ ungkapnya, seraya menyebutkan di beberapa tempat, sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan beberapa waktu lalu. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *