Minim Anggaran, Pemda Lotim Dinilai Setengah Hati Bangun Pariwisata

Joyo Supeno, Salah Satu Aktivis Senior Wilayah Selatan. [] np/Suandi Yusuf

LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dianggap belum maksimal dalam membangun dan mengembangkan Destinasi wisata yang ada, khususnya yang ada di wilayah selatan. Hal tersebut diungkapkan, Joyo Supeno, salah satu aktivis senior wilayah selatan.

Menurutnya, Pemerintah Daerah Lotim, dalam hal ini Dinas Pariwisata, di nilai belum mampu membuat tata ruang yang jelas dalam melakukan pengembangan pariwisata di wilayah selatan yang sudah disambut baik oleh dunia.

“Pemerintah jangan setengah-setengah dalam melakukan pengembangan pariwisata, seperti di wilayah Kecamatan Jerowaru misalnya, itu harus jelas, apakah mau diangkat menjadi ikon pariwisata atau kelautan, sebab keduanya memiliki potensi, untuk itu visi pemerintah untuk membangun daerah selatan ini harus jelas,“ katanya, Sabtu, 16 Januari 2021.

Kalau keduanya harus diangkat, lanjutnya, harus ada tata ruang yang jelas dimana ruang pengembangan sumber daya kelautan dan pariwisata sehingga tidak campur baur.

“Sejauh ini saya melihat pemerintah tidak serius sehingga terkesan jalan ditempat, jika pemerintah ingin serius, tentu anggaran untuk pariwisata akan dialokasikan lebih banyak sehingga infrastruktur pariwisata bisa dikembangkan secara maksimal, tetapi kalau melihat anggaran yang ada, Pemda Lotim setengah hati,” ungkapnya.

Lebih lanjut, tokoh pemuda wilayah selatan itu juga menilai, dalam waktu yang cukup lama, belum ada geliat yang signifikan, baik itu pengembangan pariwisata maupun kelautannya.

Baca Juga

“Kalau berbicara destinasi wisata di wilayah selatan, sudah sangat di lirik dunia, tinggal kita lihat keseriusan pemerintah dan kejelasan orientasi pembangunan wilayah selatan,“ ujarnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga menilai, program pemerintah daerah untuk mengembangkan Desa wisata belum efektif karena hanya bersifat sementara (temporal) sebab belum ada hal-hal menarik dan unik untuk dijual.

“Kalau Program Desa wisata ini bisa memberikan sesuatu yang unik untuk menarik minat pengunjung tidak masalah, tapi kalau pada akhirnya memberikan suguhan yang sama, maka akan terjadi pandangan yang lumrah di semua desa dan tidak bisa memberikan banyak pilihan sesuai kebutuhan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara,“ pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, Mugni, mengatakan bahwa untuk pengembangan Desa Wisata merupakan program dari Dinas Pariwisata sendiri.

“Langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah membuat master plan, kalau sudah ada itu, nanti kita akan tingkatkan SK nya menjadi SK Bupati, selanjutnya kita usulkan anggaran, apakah menggunakan APBD atau dana pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),“ jelasnya.

Sejauh ini, lanjutnya, Baru ada 6 Desa yang sudah merespon dan langsung kita tindaklanjuti. Master plan yang sudah di buat  akan di bahas dengan mendatangkan semua OPD terkait, kalau sudah disetujui, proyek langsung akan di eksekusi.

Sedangkan terkait tata ruang pariwisata, Mugni, menegaskan, bahwa antara pariwisata dan kelautan terintegrasi, meskipun kelautan merupakan urusan pemerintah Provinsi tapi tetap koordinasi dengan pemerintah kabupaten.

“Mengenai tata ruang, tahun 2021 ini kita mulai dari kawasan Ekas yang sudah memiliki anggaran, untuk wilayah selatan, kita akan kembangkan wisata baharinya,“ tandasnya. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *