Oknum Mengaku Pegawai Dinas Dikbud Lotim Keliaran Minta Sumbangan

Usman, Ketua Himpunan PAUD Kabupaten Lombok Timur. / Foto : Unrara Angan/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.CO – Kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) di Lombok Timur (Lotim), mengeluhkan adanya oknum yang turun meminta sumbangan ke lembaga PAUD yang baru mengajukan izin maupun yang sudah berizin.

Ketua Himpunan PAUD Lombok Timur, Usman, mengatakan, oknum tersebut mengaku dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berinisial ZH. Sementara dirinya tidak mengenal oknum yang mengaku dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu.

“Sudah kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, melalui Kepala Bidang PAUD dan PNF, terkait masalah tersebut,“ ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan, oknum yang mengaku staf bidang PAUD dan Operasional Pendidikan Non Formal (PNF) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, membawa rekannya yang diketahui bernama Srikandi.

“Selama ini, kegiatan yang dilakukan oknum tersebut menjadi tanda tanya semua pengelola atau kepala PAUD, karena mereka sering turun dan mengajak orang luar yang tidak diketahui asal usulnya,“ keluhnya.

Dirinya menyebut ada dua PAUD menjadi korban, yakni Kecamatan Sikur di Desa Glora Dusun Rungkang dan Kecamatan Sakra di Desa Rumbuk Dusun Tanah Gadang.

Baca Juga

“Modusnya, PAUD tersebut akan dibuatkan surat izin dengan syarat membuat surat pernyataan pemberian sumbangan partisipasi seikhlasnya untuk pembangunan Kabupaten Lombok Timur,“ tuturnya.

Dijelaskannya, oknum tersebut akan membantu dari pengurusan izin, memberikan dana bantuan sebagai penunjang kegiatan lembaga tersebut dengan lebih dulu meminta sejumlah uang.

“Saat ini, PAUD di Lotim sudah mencapai 900 dan membutuhkan bantuan dari pemerintah, sehingga besar kemungkinan ada peluang pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan. Kami berharap kepala Dikbud segera menyikapi agar tidak berlarut-larut, karena merusak nama instansi terkait dan merugikan semua pihak dan masyarakat yang akan membangun lembaga PAUD,“ ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dikbud, As’ad, menjelaskan, rekomendasi dari Dikbud tidak ada pungutan ataupun retribusi seperti issu tersebut, kami hanya merekomendasikan perizinannya.

“Rekomendasi itu terbit setelah tim kami verifikasi faktual di lapangan, apakah layak atau tidaknya melakukan penyelenggaraan pendidikan,“ ucapnya, Senin, 1 Maret 2021.

Setelah itu, lanjutnya, hasil rekomendasi dari kami akan dilanjutkan ke Dinas Perizinan Satu Atap guna pemberian izin.

Selain itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Muksin, membenarkan surat pernyataan sumbangan bantuan sukarela tersebut.

Ia menjelaskan, hasil musyawarah kita dengan bagian hukum, kami mendapatkan solusi bahwa meminta sumbangan kepada yang membuat izin atau pihak ketiga untuk dimasukkan ke sumber PAD.

“Dinas Perizinan di minta menaikkan PAD tiga kali lipat, sehingga melakukan hal itu. Selanjutnya, hasil musyawarah tersebut ditindaklanjuti dan resmi diberlakukan bulan ini. Perlu diketahui, sumbangan di Surat pernyataan tersebut tidak di tentukan dan tidak dipaksakan karena bersifat sukarela,“ tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menyebut, ada beberapa yang membuat surat izin dan menyumbang paling rendah 30 ribu dan paling tinggi 100 ribu. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *