Pedum Membolehkan BUMDes Sebagai Penyalur BPNT

Bupati Lombok Timur, Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM. / Foto : Suandi Yusuf/np

LOMBOK TIMUR – Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mendorong BUMDes sebagai supplier dalam penyaluran bantuan sosial pangan mendapat kritikan dari berbagai pihak. Bupati Lotim seolah dianggap menyalahi aturan dan tidak punya dasar atas kebijakannya.

Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah Daerah mengundang semua pihak yang terlibat dalam program tersebut guna mengikuti sosialisasi Bantuan Sosial Pangan (BSP) tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nantinya akan berperan untuk menghidupkan Usah Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), serta menjalankan amanat yang diberikan pemerintah daerah sebagai suplayer dengan menggunakan suntikan dana 50 juta sebaik mungkin.

“Tujuan dihidupkan BUMDes bukan semata untuk melemahkan UMKM, melainkan untuk membantu mengembangkan UMKM melalui BUMDes. Kami juga berharap peran aktif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator Kabupaten (Korkab) serta pendamping program sembako, guna menjalankan program tersebut,“ ujarnya, Senin 14 Desember 2020.

Sementara itu, Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah II Kementerian Sosial RI, I Wayan Wirawan, mengungkapkan, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur BUMDes sebagai bagian dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam Pedoman Umum (Pedum) diatur bahwa BUMDes boleh menjadi supplier dengan catatan mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Desa setempat yang lebih mengetahui situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya sendiri, bukan orang luar. Itulah nuansanya kenapa BUMDes dikatakan dapat mengelola BPNT,” terang Wayan Wirawan pada acara sosialisasi Bantuan Sosial Pangan tersebut.

Baca Juga

Kewenangan Pemda melalui Dinas Sosial setempat menggunakan BUMDes sebagai supplier sudah diatur dalam pedum. Mustahil kementerian sosial harus menelisik satu persatu siapa yang berhak untuk menjadi supplier. Sehingga Pemda selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat yang akan mengatur segalanya.

Meski diakui, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak. Tetapi bantuan sosial itu dihajatkan untuk masyarakat miskin. Terpenting, tidak memanfaatkan bantuan itu untuk kepentingan tertentu.

Penegasan yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik, bahwa asas kemerdekaan BPNT tersebut ada pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), E-warong, supplier dan termasuk BUMDes.

“Sudah clear kan penjelasan pak direktur tadi, bahwa BUMDes dapat menjadi supplier BPNT. Kemensos RI terinspirasi atas keberhasilan Desa Kembang Kuning dalam mengelola BUMDes untuk penyaluran BPNT pada tahun 2020,“ jelas Sekda kepada awak media.

Kalo ditanya arahnya kemana? Menurut sekda bahwa arahnya sudah jelas sesuai dengan harapan bupati agar mencontoh pada keberhasilan Desa Kembang Kuning.

“Lalu muncul perdebatan bahwa pak bupati salah, tidak boleh Bumdes mengelola BPNT. Lalu kita undanglah sumbernya, yang membuat regulasinya. Lalu pak direktur tadi mengatakan “Boleh” dengan catatan tetap memenuhi 6T dan tetap memberikan kemerdekaan itu kepada KPM dan tetap melalui E-warung, saya fikir semuanya sudah clean and clear ya,“ tutupnya. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *