Pemkot Bima Raih Predikat B Evaluasi SAKIP-RB 2020

Suasana acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, di Jakarta, Kamis, 22 April 2022. / Istimewa

BIMA – Pemerintah Kota Bima kembali meraih predikat B evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tahun 2020 tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada Kamis, 22 April 2021 di Jakarta.

Hasil Evaluasi SAKIP tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH,. Di tengah pandemi Covid-19, acara yang bertajuk SAKIP-RB Award 2020 ini dilaksanakan dengan perpaduan antara tatap muka langsung dan melalui daring.

Menteri PANRB telah memberikan hasil evaluasi secara simbolis kepada 66 pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang hadir secara langsung.

Pemerintah Kota Bima yang mewakili Provinsi NTB berhasil mendapatkan predikat B dengan Nilai 68,48. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya 67,05 atau predikat B dengan peningkatan nilai sebesar 1,43.

Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari komitmen Kepala Daerah dan kinerja Perangkat Daerah Kota Bima. Dari 5 Komponen SAKIP yang dinilai Kota Bima mengalami peningkatan. Komponen perencanaan kinerja naik dari 22,98 menjadi 23,33, komponen pengukuran kinerja naik dari 17,91 menjadi 18,33, komponen pelaporan kinerja naik dari 10,68 menjadi 10,84, komponen evaluasi Internal naik dari 5,76 menjadi 5,91 dan komponen kinerja naik dari 9,72 menjadi 10,07.

Dari 507 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia sebanyak 11 Kabupaten/Kota mendapatkan predikat A, 56 Kabupaten/Kota mendapatkan predikat BB, 258 Kabupaten/Kota mendapatkan predikat B, 118 Kabupaten/Kota mendapatkan predikat CC dan 58 Kabupaten/Kota mendapatkan predikat C.

Baca Juga

Dikutip ntbpos.co dari laman menpan.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula roda pembangunan nasional akan berputar.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan,” ujar Menteri Tjahjo Kumolo dalam acara yang bertajuk SAKIP-RB Award 2020, di Jakarta, Kamis, 22 April 2021. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *