Pilkada Langsung, NasDem Setuju Dilakukan Evaluasi

Komisi II DPR RI HM Syamsul Luthfi Fraksi NasDem . / Foto : Ist / NTBPOS.CO.ID

NTBPOS.CO.ID – Komisi II DPR RI menyetujui wacana evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Hal itu menyusul wacana yang dilontarkan menteri dalam negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian, Senin kemarin, 18 November 2019 di Parlemen.

Keinginan Mendagri melakukan evaluasi Pilkada langsung bukan berarti tidak dilakukan pemilihan oleh rakyat. Namun demikian ada Daerah-daerah tertentu yang harus dipikirkan dampak positif negatifnya pelaksanaan Pilkada langsung.

” Fraksi NasDem setuju jika Pilkada langsung dievaluasi seperti wacana yang kini berkembang, tapi bukan pada sistem pemilihannya. Pemilihannya tetap oleh rakyat, namun sejumlah tahapan pelaksanaannya ada yang memang harus dievaluasi,” ujar anggota fraksi NasDem yang kini duduk di Komisi II DPR RI, HM Syamsul Luthfi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 19 November 2019.

HM Syamsul Luthfi mengatakan, memang diakui bahwa biaya penyelenggaraan Pilkada langsung selama ini terkesan cukup mahal dan butuh biaya tinggi bagi calon kepala daerah. Karena itu DPR dan Mendagri akan segera membahas persoalan tersebut.

” Perlu memang dilakukan evaluasi untuk lebih mengefektifkan pelaksaan Pilkada pada daerah-daerah tertentu sehingga ke depan bisa dilaksanakan dengan biaya yang lebih murah sehingga peruwujudan setiap warga berhak di pilih dan melih itu betu-betul terlaksana,” ujarnya.

Legislator asal Daerah Pemilihan Pulau Lombok itu, mengungkap wacana evaluasi ini belum masuk ke pembahasan DPR RI.

Baca Juga

” Masih sebatas wacana, namun evaluasi dan kajian secara menyeluruh perlu dilakukan bersama dengan KPU RI, Bawaslu maupun Menteri Dalam Negeri dan membutuhkan data-data empirik,” ujar Syamsul Luthfi .

Dikatakan Syamsul Luthfi, jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, masyarakat Indonesia akan merasa kurang puas, dan itu bertentangan dengan amanah reformasi untuk membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam menentukan roda pemerintahan.

“Kalau sistem demokrasi dikembalikan oleh DPRD untuk menentukan kepala daerah, berarti Indonesia mengalami kemunduran. Sebab, sistem tersebut pernah dilakukan saat orde baru. Namun hal terpenting adalah evaluasi penyelengaraan Pilkada secara menyeluruh sehingga pelaksaanaannya bisa lebih maksimal meski dengan baiaya yang murah tapi efektif dan efesien,” pungkasnya. []

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *