PPID Humas, Protokol Prov.NTB Siapkan Kebutuhan Permohonan Informasi Publik

Persentasi Badan Publik, tanggal 30 sampai 1 Novemver 2019 di mataram.

MATARAM,NTBPOS.com – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan Persentasi Badan Publik di Mataram. Jumat, 1 November 2019.

PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyedia dokumen yang dimiliki oleh badan publik. Maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit sesuai  amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu terintegrasi dengan Public Relation Command Center (PRCC) itu telah menjawab keingintahuan masyarakat terhadap informasi publik yang disediakan Biro Humas dan Protokol.

Saat ini, PPID Biro Humas dan Protokol semakin siap untuk menerima kebutuhan masyarakat terkait informasi. Apalagi, sistem integrasi yang dibangun dalam aplikasi PRCC dapat memantau interaksi masyarakat, terutama di media sosial. Sehingga, apapun kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat, khususnya informasi publik dapat diperoleh di PPID Biro Humas dan Protokol.

Karena itu, pada Presentasi Badan Publik, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S. Sos., M.M., menjelaskan keikutsertaan PPID Biro Humas dan Protokol dalam kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik itu sangat dirasakan manfaatnya.

“Kami sudah merasakan manfaatnya bahwa dengan kami mengikuti monev ini, maka yang pertama yang kami rasakan adalah peningkatan kerjasama antar bagian dan sub bagian menjadi sangat kuat dan didukung dari segi data dan informasi,” jelas Bang Najam di hadapan para komisioner KI Provinsi NTB.

Najam juga menjelaskan sistem yang dikembangkan Biro Humas dan Protokol saat ini, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh informasi. Biro Humas pun mendapatkan kemudahan untuk memperoleh masukan, saran dan gagasan masyarakat terkait pembangunan atau pimpinan daerah.

Baca Juga

Untuk mendukung penerapan aplikasi itu, staf Humas dan Protokol telah melakukan Bimptek maupun pelatihan lainnya, sehingga Kapsitas SDM dapat mendukung keberlangsungan aplikasi informasi itu.

Pada presentasi itu, Bang Najam, yang pernah menjabat Wakil Ketua KI Provinsi NTB itu, melaunching Aplikasi PPID dalam bentuk video pendek. Isinya, terkait alur pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat di Biro Humas dan Protokol. Dan tidak perlu khawatir soal pergeseran tugas dikmudian hari karena sudah disiapkan SDMnya.

Manajemen PRCC telah masuk dalam standar harga tahun 2020. Dan yang terakhir adalah mendaftarkan inovasi PRCC itu sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI). []NP- Amh

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *