Pupuk Langka, Akibat Lambannya Birokrasi

Wakil ketua DORD Lombok Timur, H. Daeng Paelori, SE . [] np/Habibullah Hasbi Noor
LOMBOK TIMUR – Kelangkaan pupuk sekarang ini, menyebabkan petani menjadi gelisah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi penyebab gagal panen. Kemirisan petani ini, sudah jauh sebelumnya kita antisipasi, yakni dengan memanggil OPD (Organisasi Perangkat Daerah ), dengan mempertanyakan penyebab kelangkaan pupuk ini.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Golkar Lombok Timur, H. Daeng Paelori (HDP), kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 6 Januari 2021.

Kelangkaan pupuk bersubsidi ini, ungkap HDP, seperti keterangan hasil hearing dengan OPD terkait, bisa jadi karena faktor alam, faktor transportasi dari pabrik ke agen, distributor, serta penyalur.

” Bahkan, yang paling kita sayangkan, adalah akibat dari lambannya birokrasi yang berasal dari daerah yang diusulkan ke pemerintah Provinsi,” katanya. Padahal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sudah diusulkan.

Karena itu, lanjut H. Daeng yang juga salah satu Pimpinan DPRD Lombok Timur, kita menekankan kepada OPD agar segera membenahi semua birokrasi yang menjadi penyebab lambannya pengiriman pupuk ini.

” Kita sangat memahami situasi petani yang sangat membutuhkan pupuk. Kita tekankan agar segera diatasi kelangkaan pupuk ini. Itu pun harus dalam Minggu ini. Alhamdulillah, OPD berjanji kalau pupuk bersubsidi ini bisa dipastikan hari Jumat besok itu ada,” paparnya.

Baca Juga

Soal Harga Eceran Tertinggi (HET), jelasnya, itu sudah ditentukan, dantidak boleh ada satu agen, penyalur, maupun pengecer yang ada menaikan harga lebih dari HET yang telah disepakati.

“Kalaupun ada ditemukan agen, penyalur, ataupun pengecer menjual melebihi HET, berarti sudah melakukan pelanggaran hukum. Di sinilah tugas dari aparat hukum untuk memprosesnya secara hukum,” tuturnya.

” Lagi pula, sudah ada Badan Pengawas yang dibentuk oleh pemerintah daerah, untuk melakukan pengawasan, baik material, maupun harga,” sambungnya.

Pada prinsipnya, tambah H. Daeng Paelori, kalau semua komponen terkait dengan permasalahan rakyat bergerak sesuai regulasinya masing- masing dengan tepat waktu, tentu tidak akan ada masalah.

“Permasalahan rakyat, harus segera ditanggapi, harus diingat, bahwa rakyat dalam segala hal harus diprioritaskan. Apalagi, yang menyangkut sebagian besar mata pencaharian rakyat yang ada di Lombok Timur,” demikian HDP. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *