Rapat Akhir Evaluasi Anggaran, 11 OPD Mengecewakan

Juaeni Taufik

NTBPOS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, menggelar rapat akhir evaluasi anggaran Tahun Anggran 2019. Untuk mengetahui penyerapan anggaran satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis 19 Desember 2019.

Dalam Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, H.M Sukiman Azmi dan dihadiri semua Asisten Bupati, 58 Pimpinan OPD dan semua Camat se-Lombok Timur selaku pelaksana kebijakan anggaran.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs. Juaeni Taufik menyampaikan capaian APBD Tahun Anggaran 2019 sampai Tanggal 18 Desember 2019.

“Kami dalam kapasitas selaku pembantu pimpinan dalam pengelolaan keuangan daerah, tentunya berkewajiban memberikan ekspos terhadap capaian 58 Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )” Pungkasnya, Kamis 19 Desember 2019 di ruang kerjanya.

Ia juga menjelaskan, dari  semua Penerimaan pendapatan yang direkap dari sejumlah satuan OPD pada akhir anggaran, berdasarkan penerimaan sampai Akhir Tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD) target Rp. 2.757.587.047.349,00 jumlah penerimaan Rp. 2.640.571.538.862,44 ( 95,76% ) dengan rincian Anggaran penerimaan PAD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 316.523.261.701,00 jumlah penerimaan Rp. 277.829.023.106,44 ( 87,78% ), Anggaran penerimaan dana perimbangan sebesar  Rp. Rp. 1.898.262.490.102,00 jumlah penerimaan Rp.1.846.559.127.097 ( 97,28% ), dan lain- lain pendapatan yang sah sebesar Rp.542.801.295.546,00., jumlah penerimaan  Rp.516.183.388.659, ( 95,10 % ).

Total penerimaan secara keseluruhan rekapitulasi  penerimaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 mencapai 87,41 persen. Artinya masih ada satuan OPD yang belum mencapai target serapan anggaran seperti yang di harapkan.

Sebagai pemegang otoritas terhadap keuangan daerah, Bupati Lombok Timur H.Sukiman Azmy menyatakan kecewa terhadap OPD yang pencapaiannya tidak sampai 85 % realisasi belanjanya dan berterima kasih terhadap OPD, dengan pencapaian target 90% sampai 100%.

Lombok Timur merupakan Kabupaten yang pertama kali membagikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) di Nusa Tenggara Barat.

“Ada 11 dari 58 OPD yang realisasi belanjanya di bawah 85%, ” tambah mantan Kadis PMD itu.[]NP-Ndi

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *