Salah Satu Calon Kepala Desa Pijot Diduga Palsukan Dokumen Saat Mendaftar

  • Whatsapp
Muhsan, Salah Satu Warga Desa Pijot Saat Menunjukan Data Pembanding Tentang Dugaan Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Salah Satu Calon Kades Pijot./ Foto : Suandi Yusuf/www.ntbpos.co

LOMBOK TIMUR – Panitia Pemilihan Kepala Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Lombok Timur mendapat sorotan masyarakat. Pasalnya, panitia dianggap tidak melakukan proses verifikasi berkas bakal calon sebelum ditetapkan menjadi calon.

Salah satu masyarakat Desa Pijot, Muhsan mempertanyakan kinerja panitia yang berani menetapkan salah satu calon atas nama Abdurrahman, yang diduga menggunakan surat keterangan pengganti ijazah palsu.

“Salah satu calon menggunakan surat keterangan pengganti ijazah tapi itu surat keterangan palsu, soalnya kepala Sekolah SDN 2 Pijot merasa tidak pernah mengeluarkan surat keterangan itu dan kembali membuat surat pernyataan tidak pernah mengeluarkan surat yang dimaksud pada tanggal 27 Mei 2021, sebelum penetapan calon,“ katanya, Selasa, 1 Juni 2021.

Dirinya juga melihat banyak kejanggalan lain yang terjadi pada surat keterangan tersebut, seperti nomor induk, penomeran surat, kode yang digunakan adalah sekolah menengah serta tanda tangan kepala sekolah diduga palsu.

“Padahal bukti fisik sudah kami tunjukkan kepada panitia dan Camat Keruak beserta semua unsur Muspika yang hadir saat penetapan calon, termasuk BPD dan Panwas Kecamatan namun tidak ada yang merespon,“ tuturnya.

Muhsan menjelaskan, terkait dengan ditemukan pemalsuan dokumen yang digunakan bakal calon ini, dirinya sudah meminta panitia membatalkan pencalonannya namun panitia tetap meloloskan calon yang salah.

”Saya heran, kenapa semuanya membiarkan kejadian penipuan seperti ini, kapan masyarakat Desa Pijot bisa mendapat keadilan. Kami minta kepada pemerintah dan panitia daerah untuk tidak meloloskan calon yang menggunakan dokumen palsu,” ucapnya.

Pihkanya juga sudah melaporkan Abdurrahman ke polda NTB pada bulan Mei Mei lalu atas dugaan pemalsuan dokumen negara.

Sementara itu, Ketua Panita Pilkades Desa Pijot, TGH. Muksin mengatakan, dugaan pemalsuan yang dimaksud bukan ijazah tapi surat keterangan pengganti ijazah yang digunakan oleh salah satu calon.

Menurutnya, surat keterangan tersebut dikeluarkan kepala sekolah sendiri yang dibuat berdasarkan surat keterangan dari pihak polisi yang diketahui oleh Dikbud Lotim.

“Setelah dikaji, masyarakat menemukan banyak kejanggalan, kemudian pihak sekolah mengeluarkan lagi surat pernyataan kalau surat keterangan yang dulu salah,” katanya.

Untuk menguatkan dugaan tersebut, Muksin menyarankan untuk menempuh jalur hukum, jika dari pihak pengadilan atau kepolisian mengatakan surat keterangan pengganti ijazah ini palsu, maka pihak panitia akan menerima semuanya.

“Tapi sebelum kesana, kita ikuti dulu proses seleksi, apa yang kami temukan saat ini maka tentu akan menjadi bahan pertimbangan kami saat pengumuman nanti,“ pungkasnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Kecamatan Keruak Selaku Panitia Pengawas, Supratman mengatakan bahwa, terkait dengan dugaan palsu atau tidaknya dokumen tersebut bukan kewenangan pengawas untuk menentukan itu.

“Proses tetap akan berjalan sesuai tahapan, perkara palsu atau tidaknya dokumen itu bukan kewenangan kami dan sampai saat ini, belum ada laporan tertulis ke kami terkait dengan permasalahan itu,“ ungkapnya, Rabu, 2 Juni 2021.

Ia menambahkan, terkait dengan dokumen tersebut, sudah diverifikasi oleh panitia dan untuk lebih jelasnya dirinya meminta untuk konfirmasi panitia.

Hal senada juga diungkapkan Camat Keruak, Kamarudin, terkait kasus Desa Pijot, pihaknya tidak berani mengakatakan itu palsu atau bukan karena itu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dan Dikbud.

“Untuk membuktikan dokumen itu palsu atau bukan, ada lembaga resmi yang bisa memutuskan seperti pengadilan atau kepolisian. Kalau kita hanya kan cuma mengikuti proses pemilihan kepala desa,“ jelasnya.

Seandainya camat tahu itu palsu, lanjutnya, tapi camat tidak berani menganulir dan mengatakan itu dokumen palsu atau tidak kecuali nanti pengadilan menyatakan itu palsu dan membatalkan baru bisa dianulir. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

  1. Saya kira panitia pemilihan tingkat desa bisa dikominikasi ke panitia di daerah, kedua mestinya penitia desa bisa klarifikasi ke instansi terkait untuk menyakinkan panitia dalam mengambil keputusan dengan menggunakan berita acara, trima kasih