Siap Jadi Penjamin, HMI Cabang Mataram Desak APH Bebaskan 4 IRT dan 2 Balita

Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Mataram Eko Saputra. / Foto : Istimewa / np

MATARAM – Penahanan terhadap empat ibu rumah tangga (IRT) bersama dengan dua balita dianggap menjadi preseden buruk penegakan hukum di Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan NTB.

Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Mataram Eko Saputra menegaskan penahanan terhadap ibu-ibu dan dua orang balita tersebut merupakan wujud nyata hukum menumpul ke atas dan tajam ke bawah.

“Penahan IRT dan balita yang dilakukan Kejaksaan Negeri Praya titipan Polsek Kopang Lombok Tengah tersebut wujud nyata hukum tajam ke bawah tumpul ke atas,” tegas Ketum HMI Cabang Mataram, Eko Saputra, Sabtu, 20 Februari 2021 dalam keterangan tertulis.

Eko mengatakan tindakan yang dilakukan Polsek Kopang dan Kejari Loteng tidak sesuai dengan motto Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan presisinya yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan.

“Karena itu HMI Cabang Mataram, mendesak Kejati NTB khususnya Kejari Loteng, Kapolda hingga jajaran ke bawahnya untuk membebaskan mereka,” tegas Eko.

Atasnama Ketum HMI, lanjut Eko, jika tidak dibebaskan dan tidak ada yang mau menjadi penjamin atas pembebasan mereka, maka dirinya dan seluruh kader HMI se Cabang Mataram bersedia menjadi jaminan.

Baca Juga

“Bila perlu saya sendiri yang ditahan untuk menangguhkan penahanan mereka,” tegas Eko yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum ini.

Diketahui, penahanan atas empat ibu rumah tangga dan dua balita asal Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang tersebut diduga karena melakukan pengrusakan terhadap gedung milik pengusaha tembakau.

Mereka diancam pasal 170 KUHP Yaar 1 dengan ancaman pidana selama 5 sampai 7 tahun penjara.

Sebelumnya diberitakan, Kasi Intel Kejari Loteng Catur Hidayat Putra, menjelaskan, keterangan dari Polres Loteng bahwa kedua belah pihak sudah dimediasi. Tetapi, tidak menemukan kata sepakat atau tidak mau berdamai.

Di satu sisi, Vidya, Jaksa Fungsional Kejari Loteng menyampaikan, telah menyarankan agar keempat IRT itu tidak ditahan dan menyarankan untuk dibuatkan penangguhan penahanan dengan jaminan Kepala Desa atau BPD setempat atau salah satu suami dari terdakwa. Akan tetapi, sampai batas jam kerja belum ada satu pun yang datang sebagai jaminan.

“Karena tidak ada yang mengajukan penangguhan, iya kami melakukan penahanan,” ujar Vidya

Terpisah Kasat Reskrim AKP I Putu Agus Indra Permana menjelaskan, kedua belah pihak sudah diberikan ruang mediasi tetapi tidak ada titik temu.

“Mohon maaf karena persoalan ini sudah di tangani Kejari Loteng, jadi saya tidak berani berkomentar terlalu jauh, intinya mereka sudah diberikan ruang mediasi,” ucapnya.

Keempat IRT dan dua balita yang ditahan warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Loteng dan mereka ini diancam pasal 170 KUHP ayat 1, ancaman pidana 5 sampai 7 tahun kurungan penjara.

Berikut nama-nama Ibu Rumah Tangga yang ditahan :

Nurul Hidayah (38),

Martini (22),

Fatimah (38)

Hultiah (40) dan dua anak mereka yang masih balita.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *