KSPN Minta Perusahaan Akomodir Petani Tembakau Swadaya

Ketua Konfedrasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB Lalu Iswan Muliyadi

LOMBOK TIMUR, NTB POS.com – Ketua Konfedrasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Iswan Muliyadi meminta perusahaan untuk mengakomodir jeritan petani tembakau swadaya karena hingga saat ini tembakau omporongannya belum laku terjual.

Lalu Iswan menjelaskan, setelah kedatangan Gubernur kemarin bisa membuka jatah sebesar 500 ton untuk petani swadaya, tapi jangan sampai disalahartikan atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dikatakan Ketua KSPN, Gubernur NTB mengutamakan petani swadaya, bukan malah petani pengepul atau pengusaha karena di lapangan banyak pengepul atau pengusaha yang mengaku sebagai petani padahal dirinya hanya memanfaatkan peluang tersebut untuk memasukkan tembakau ke PT Bentoel.

Sementara itu, PT Bentoel memberikan Jatah kuota untuk petani swadaya hanya 500 ton, sedangkan jumlah tembakau petani dilapangan masih dikisaran 1000 ton.

Diketahui, hanya PT Bentol yang konsisten dengan pembelian harga yang tinggi. Lalu Iswan mengatakan seharusnya perusahaan lain meniru cara pembelian tersebut, karena banyak perusahaan besar yang beroprasi seperti Sadana, IDS, Trisno Adi, dan Aliance dibiarkan sewenang-wenang membeli tembakau petani.

Baca Juga : HIPMI NTB Minta Gubernur Lakukan Upaya Tindakan Tegas Terkait Polemik Jual Beli Tembakau

Baca Juga

Dengan kondisi tersebut Dinas Pertanian sebagai perpanjangan tangan Gubernur yang mengatur soal petani tembakau, tidak boleh mengakomodir ataupun memberikan ruang kepada semua petani untuk diarahkan memasukkan tembakaunya ke PT Bentoel.

“ Perintah pak Gubernur sudah jelas yaitu hanya mengakomodir petani swadaya yaitu petani yang tidak memiliki iktan dengan perusahan lain. Kalo tidak punya ikatan dengan perusahaan lain tentu akan diakomodir.  Kasihan PT Bentoel jika semua tembakau petani yang masih ada di lapangan, diarahkan untuk dimasukkan hanya ke PT Bentoel ”. Tegas Iswan di Terara, Senin, 28 Oktober 2019.

Oleh karena itu, Pihak PT Bentoel merasa keberatan jika Dinas Pertanian mengakomodir banyak pihak karena dikhawatirkan banyak calo yang bermain yang dapat merugikan petani swadaya murni.

Untuk itu, dalam mengakomodir petani tentunya tidak bisa lepas dari sistim perusahaan karena perusahaan punya sistim sendiri.  Dengan sistim tersebut pihak perusahaan tidak boleh membuka ruang permainan, jangan sampai menemukan dagang dalam kios.

“ Saya berharap Dinas pertanian memberlakukan porsi yang sama terdahap semua perusahaan tembakau yang beroprasi di pulau Lombok untuk mengakomodir tembakau petani swadaya dengan harga yang wajar sesuai dengan kualitas tembakau,” ungkapnya.

Lalu Iswan menegaskan kalau dari pihak Dinas mengakomodir para petani, jangan membawa data-data petani binaan dari perusahaan lain karena dapat menyebabkan kerancuan mitra perusahaan lain yang masuk ke Bentoel.

Dinas Pertanian harus memberlakukan pengawasan secara ketat, karena dilapangan banyak pengepul-pengepul liar yang hanya mengambil keuntungan untuk dimasukkan kembali ke Bentoel. Dalam persoalan ini Dinas tidak melakukan pengawasan sama sekali.

“ Pada prinspinya dinas pertanian harus bekerja pada porsinya maisng-masing yaitu bekerja sesuai dengan kapasitas. Yaitu hanya cukup pada mendengar, mengakomodir dan meberikan saran kepada perusahaan sehingga jangan sampai ada udang dibalik batu ” tegasnya. []NP-Tim

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *