Tak Ada Hasil Kerjanya, DPRD Lotim : Tim Percepatan Pembangunan Sebaiknya Dibubarkan

  • Whatsapp
Gedung DPRD Kabupaten Lombok Timur . / Foto : Ist

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com – Tim  Bupati Untuk Percepatan pembangunan ( TBUPP ) yang dibentuk Pemkab Lotim menuai sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan relawan dan timses pasangan bupati dan wakil bupati, H. Sukiman dan H. Rumaksi ( Sukma ) sendiri pada Selasa, 3 September 2019, meminta tim percepatan itu dibubarkan karena dianggap melampaui kewenangan dan tidak profesional bekerja sesuai tupoksinya .

Menurutnya tim percepatan yang dibentuk tersebut tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan hanya menghabis – habiskan anggaran untuk menggaji dan biaya operasional yang dibebankan melalui APBD.

” Menurut saya keberadaan TBUPP yang dibentuk Bupati lebih baik dibubarkan saja mengahis habiskan anggaran ,” tegas Ahdar Arya Suta dihadapan wartawan, Selasa kemarin di Selong .

Tak hanya timses Sukma, Anggota DPRD Lotim dari Fraksi Gerindra , M. Badran Achsyid kepada wartawan di kantornya, Kamis, 5 September 2019 merespon baik pernyataan para tim relawan dan timses Sukma. Bahkan pihaknya selaku wakil rakyat juga sangat mendukung pembubaran tim yang bentuk Bupati tersebut .

” Sangat setuju kalau tim percepatan pembangunan bentukan Bupati Lotim itu dibubarkan saja. Karena dianggap menghabis-habiskan anggaran dan hasil kerjanya selama ini belum terlihat , ” ungkapnya .

Dirinya juga meminta Bupati Lotim untuk mengevaluasi keberadaan dan pelaksanaan tugas pokok tim percepatan pembangunan tersebut yang menurutnya melampaui kewenangannya .

Baca Juga

“Kita minta pak Bupati harus melakukan evaluasi atas keberadaan dan kinerja tim percepatan yang dibentuk sehingga pelaksanaan program strategis bisa diwujudkan sesuai harapan” kata Badran .

Badran menambahkan, secara tupoksi. TP2D sebagai pembantu Bupati yang funsional, bukan struktural. Sedangkan yang struktural adalah kewenangan sekda, asisten dan kepala OPD .

” Harusnya fokus melaksanakan tugasnya sehingga, untuk kerja teknis pelayanan pemerintahan mereka yang harusnya diberi kewenangan pada pejabat struktural . Ini baru permulaan, masih panjang perjalanan ke depan ,” pungkas Badran .

Tim percepatan pembangunan tersebut dihajatkan untuk membantu tugas pemerintah daerah baik Bupati maupun Wakil Bupati dalam mewujudkan janji politiknya. Namun dengan melihat ada sejumlah personel percepatan itu ikut campur mengatur birokrasi sehingga ini yang salah .

” Masak tim percepatan ikut campur masalah birokrasi dan SK Honda ini yang salah, karena tugas percepatan itu membantu tugas Bupati secara fungsional, Sebaiknya dibubarkan saja ,” tegasnya .

Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ubaidillah menegaskan tim percepatan itu harus dirombak total personelnya. Dengan mendudukkan orang yang profesional didalamnya sesuai dengan disiplin ilmu dan bidangnya.‎

” Kami setuju kalau tim percepatan itu dirombak total dengan menaruh orang – orang profesional didalamnya, bukan malah menaruh timses atau orang dekat sebagai konsekuensi balas jasa politik, karena kalau seperti itu maka tujuan bupati untuk membantu tugasnya tidak akan bisa tercapai,” tegasnya.

Bahkan lanjutnya, sangat miris sekali kami dengar ketika ada personel dari tim percepatan itu ada yang ikut campur mengurus SK Honda maupun birokrasi di Lotim.

” Tim percepatan itu tugasnya sudah jelas, bukan malah ikut campur ngurus SK Honda maupun penempatan pejabat, apalagi anggaran sangat besar untuk operasionalnya , ” tegas Ubaidilah.

Anggota Fraksi Golkar, Saipullah juga mengatakan hal yang sama, agar personel tim percepatan di evaluasi total dengan menempatkan orang yang betul – betul ahli dalam dibidang itu.

” Dievalusi total tim percepatan itu kemudian tempatkan orang yang betul – betul ahli dan profesional sehingga pembangunan Lombok Timur  kedepan sesuai Visi – Misi sesuai harapan yakni ” Adil Sejahtera dan Aman ” seperti yang didengungkan ,” demikian Saipul .  [] Red

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *