Tolak PHK Massal Sepihak Pada PT. LS, FPBI Tuding Pemerintah Gagal Lindungi Pekerja

Aksi Demo pekerja di Kabupaten Dompu Prov.Nusa Tenggara Barat. 19 Oktober 2019.

DOMPU, NTBPOS.com – Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai regulasi justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat bahkan tidak berpihak terhadap Pekerja, sebab, pemerintah lebih memudahkan atau lakukan keberpihakan terhadap Pengusaha sehingga dengan mudah Perusahaan memutuskan Hubungan kerja.

Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajak seluruh element masyarakat terlibat dan mendukung perjuangan hak-hak buruh atau pekerja yang menuntut dan meminta keadilan. Karena menurutnya PT Lancar Sejati (LS) telah melakukan PHK massal sehingga karyawan kehilangan pekerjaan.

Koordinator Lapangan (korlap) Eko Mandolo dalam orasi Demo yang digelar FPBI itu meminta keadilan dari pihak Pemerintah maupun Perusahaan.

Tuntutan yang mereka inginkan seperti yang dikutip dalam Rilis yang dikirim ke redaksi ialah, menolak PHK massal sepihak dan segera dipekerjakan kembali, meminta pemerintah Kabupaten Dompu menindak tegas perusahaan di Dompu yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan Sumbawa agar segera melakukan Sidak terhadap PT LS, Meminta jaminan Sosial terhadap Buruh yang telah di PHK dan Hapus system kerja pemagangan, harian lepas, kontrak dan outsourcing.

” Sangat kuat dugaan bahwa PHK Massal tersebut adalah upaya perampingan ketenagakerjaan atau “Cuci Gudang” dengan memecat seluruh Pekerja Tetap dan merekrut tenagakerja baru dengan status Harian Lepas. Pegawai tetap oleh pengusaha dianggap beban perusahaan yang harus disingkirkan, dengan demikian melalui PHK Massal sepihak (pembuangan paksa) pengusaha berkepentingan merombak total struktur tenagakerja agar lebih fleksibel melalui system kerja harian lepas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalimat sakti yang sering kali digunakan manajemen untuk mengibuli buruh atau pekerja adalah perusahaan terbebani dan terancam merugi apabila dibebankan untuk memberikan seluruh jaminan kesejahteraan terhadap buruh sesuai ketentuan UU yang berlaku,” ucapnya di Dompu. Sabtu, 19 Oktober 2019.

Sementara itu, Pihak Pemerintah menurutnya, seolah-olah menutup mata dan telinga meskipun mereka tau jika pengusaha melanggar aturan, betapa lemahnya penegak hukum meskipun mereka tau pengusaha tersebut banyak melakukan pelanggaran.

Baca Juga

Oleh sebab itu lanjutnya, Pengusaha bersi keras melakukan PHK Massal ditengah upaya penyelesaian yang diajukan oleh buruh maupun pekerja dengan menolak tawaran perundingan dan memperkerjakan kembali sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan sesuai ketentuan pasal 155 UUK No. 13/2003.

Sebab, ditengah upaya perundingan dan Musyawarah maupun Mediasi yang dilakukan pekerja, Pemerintah Kab.Dompu justru mengeluarkan batas akhir pemberian pesangon melalui surat pengumuman HRD PT LS tertanggal 15 oktober 2019. [] NP-Red

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *