Vaksinasi Pelayan Publik di Lombok Timur Lampaui Target

  • Whatsapp
Dr. H. Fathurrahman, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur. / Foto: Dzul Fikri/www.ntbpos.com

LOMBOK TIMUR – Untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Kesehatan (Dikes) terus melakukan segala upaya mulai dari penerapan protokol kesehatan, sampai melakukan Vaksinasi.

“Itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi semua pihak harus ikut terlibat dalam memutus mata rantai penularan virus ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Dr. H. Fathurrahman kepada NTBPOS.CO di ruang kerjanya, Rabu, 24 Maret 2021.

Vaksinasi untuk pelayan publik ini, katanya, sudah kita lakukan, mulai dari para Pejabat Daerah, Anggota Dewan sampai Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Itu kita dahulukan, disebabkan sangat rentan interaksi sosial dengan publik.

“Untuk vaksin tahap pertama ini, Alhamdulillah dinas kesehatan sudah memvaksin 8. 345 pelayan publik yang ada di Lotim. Dari rencana sebelumnya sejumlah 5075 orang. Dan ini menunjukkan bahwa kita sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya,” jelas Fathurrahman.

Pelayan publik ini, lanjutnya, banyak yang tidak terdata sebelumnya, sehingga dengan saling memberikan informasi antar sesama rekan, memang jumlahnya bertambah.

“Upaya ini kita maksimalkan, semata untuk mencegah penularan virus mematikan ini. Lagi pula, pelayan publik ini, sangat rentan, Karena intensitas interaksi sosialnya dengan publik sangat tinggi,” ucapnya.

Baca Juga

Virus mematikan ini sendiri, papar H. Fathurrahman, tidak pernah memandang usia dan jabatan, serta akan cepat menyebar pada interaksi sosial dengan masyarakat sendiri, sehingga pelayan publik yang menjadi perhatian serius.

“Tetapi selama tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tentunya penyebaran virus ini bisa kita cegah,” jelasnya.

Stok vaksin kita sampai 23 Maret 2021 sore kemarin, tambahnya, masih cukup banyak, dan yang menjadi prioritas kita adalah elemen masyarakat yang dalam kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan masyarakat banyak.

” Kalau soal stok vaksin kita, masih ada. Lagi pula komunikasi kami antar daerah atau kabupaten lain tetap aktif. Semata untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak kita inginkan, terutama terkait dengan vaksin ini,” tandasnya.

Walaupun sampai saat ini, pelayan publik sudah melampaui target, bukan berarti semuanya sudah divaksin. Ada juga yang menolak, tapi jumlahnya tidak banyak, karena kita tidak bisa memaksa seseorang atau siapapun untuk harus divaksin, walaupun tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak ingin divaksin.

“Sampai saat ini, belum ada sanksi khusus bagi seseorang yang menolak untuk divaksin. Dan itu kemerdekaan, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang pasti,” demikian H. Fathurrahman. np

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *