Indonesia tengah memacu langkah strategis dalam pengelolaan energi nasional, mulai dari aksi simbolis penghematan listrik di level daerah hingga kebijakan makro terkait komoditas unggulan sawit. Di ibu kota, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta baru saja merampungkan Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon yang digelar pada Sabtu malam lalu. Langkah taktis ini menjadi bagian integral dari dukungan daerah terhadap target ambisius penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebesar 30 persen pada tahun 2030.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto, mengungkapkan data konkret hasil pemadaman lampu yang berlangsung selama satu jam, mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Berdasarkan catatan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (PLN Disjaya), aksi senyap ini berhasil menekan konsumsi listrik hingga 67,76 MWh.
Meski durasinya singkat, dampak ekonomis dan ekologisnya cukup signifikan. “Dari aksi pemadaman semalam berhasil menghemat biaya listrik sebesar Rp98.055.920 dan tercatat penurunan emisi karbon sebesar 54,21 ton CO2e,” papar Asep. Ia menegaskan bahwa partisipasi publik dalam kegiatan ini membuktikan bahwa kesadaran kolektif sangat krusial dalam memitigasi perubahan iklim, sekaligus menunjukkan bahwa efisiensi energi memberikan dampak nyata bagi penghematan anggaran.
Pergeseran Fokus ke Biofuel
Sementara Jakarta berupaya menekan permintaan energi (demand-side), pemerintah pusat justru tengah merombak total strategi pasokan energi (supply-side) dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam. Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, kini memutuskan untuk “melihat ke dalam”. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, narasi kemandirian energi menjadi pilar utama dalam agenda transformasi nasional Asta Cita, dengan fokus pada peningkatan produksi biodiesel dan bahan bakar penerbangan berbasis sawit.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis komoditas ini. “Kelapa sawit adalah tanaman ajaib. Ada yang bertanya mengapa kita fokus padanya; jawabannya sederhana: Ini menguntungkan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Kebijakan baru ini mensyaratkan minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya diprioritaskan untuk kebutuhan energi domestik. Bahkan, minyak jelantah yang selama ini menjadi limbah, kini dialihkan untuk produksi bahan bakar penerbangan, membatasi keran ekspor yang selama ini mengalir deras. Permintaan pasar global yang tinggi dari negara-negara seperti Mesir, Pakistan, Rusia, dan Belarus tidak menyurutkan niat pemerintah untuk mendahulukan kepentingan nasional. “Biofuel untuk rakyat Indonesia dulu,” seru Presiden.
Dinamika B50 dan Investasi Triliunan
Keseriusan ini tercermin dari arus investasi sektor sawit yang mencapai Rp62,8 triliun tahun lalu, yang seluruhnya diarahkan untuk pengembangan produk bernilai tambah tinggi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengisyaratkan bahwa pemerintah berencana meningkatkan mandatori campuran biodiesel dari 40 persen (B40) menjadi 50 persen (B50) pada paruh kedua tahun ini, tergantung pada keberhasilan uji coba.
Kendati demikian, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto memberikan catatan bahwa lini masa penerapan B50 masih akan melalui “kajian berkelanjutan”, mengingat dinamika harga minyak bahan bakar dan fluktuasi harga sawit dunia. Pemerintah berargumen bahwa penekanan pada biofuel adalah respons logis terhadap volatilitas energi global. Bagi mereka yang tetap menginginkan bensin, harga internasional akan berlaku, sementara masyarakat umum dapat menikmati bahan bakar produksi lokal yang lebih terjangkau.
Tantangan di Hulu dan Hilir
Di tengah optimisme pemerintah, pelaku industri mengingatkan adanya hambatan teknis yang tidak bisa diabaikan. Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), menyoroti bahwa produksi sawit nasional cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. “Jika kita mendorong konsumsi biodiesel tanpa meningkatkan produksi, ekspor pasti akan menjadi korban, bukan pasokan domestik,” ujarnya dalam sebuah seminar di Yogyakarta. Intensifikasi produksi menjadi syarat mutlak agar kebutuhan domestik dan pasar internasional dapat terpenuhi secara beriringan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan betapa vitalnya peran sawit sebagai penyumbang devisa. Sepanjang tahun 2025, ekspor CPO dan turunannya menembus angka USD 24,42 miliar, melonjak hampir 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Volume ekspor pun naik 9 persen menjadi 23,61 juta ton. Bahkan, Desember mencatat rekor lonjakan bulanan dengan pengiriman mencapai 2,75 juta ton, naik 102 persen dari bulan November. Angka-angka ini memperlihatkan betapa besarnya pertaruhan Indonesia dalam menyeimbangkan antara pendapatan devisa ekspor dan ambisi kemandirian energi di dalam negeri.
