Wakil Menteri Keuangan Indonesia pada Selasa menegaskan bahwa total anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui langkah-langkah efisiensi tetap sebesar Rp306 triliun (setara dengan $18,8 miliar), meskipun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebutkan angka yang jauh lebih tinggi.
Pada akhir pekan lalu, Presiden Prabowo dalam sebuah pertemuan partai politiknya menyatakan bahwa pemerintah telah menghemat Rp750 triliun melalui program efisiensi.
Sementara itu, Menteri Perumahan dalam unggahan di Instagram membagikan foto slide yang menunjukkan rincian angka tersebut, dengan pemotongan pengeluaran bersih sebesar Rp550 triliun dan Rp200 triliun dari dividen perusahaan milik negara. Dalam keterangannya, angka tersebut disebut sebagai “total tabungan di tangan Presiden Indonesia”.
Ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Prabowo, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kepada wartawan bahwa angka efisiensi yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden, yakni sebesar Rp256 triliun untuk kementerian dan lembaga serta Rp50 triliun dari transfer ke pemerintah daerah.
Dia tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait angka yang disebutkan oleh Prabowo. Hingga saat ini, juru bicara presiden belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi.
“Efisiensi anggaran bertujuan untuk mengalihkan dana ke kegiatan yang lebih produktif dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Suahasil.
Sebelumnya pada hari yang sama, dalam presentasi kepada Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian Keuangan memaparkan rencana belanja total tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan proyeksi defisit sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tetap sesuai dengan yang telah disetujui oleh parlemen tahun lalu.
Bulan lalu, Prabowo mengeluarkan instruksi kepada jajaran pemerintahannya untuk memangkas pengeluaran yang tidak perlu sebesar Rp306 triliun. Ia meminta kementerian dan lembaga pemerintah untuk memangkas biaya acara seremonial serta perjalanan dinas hingga setengahnya.
